Balikpapan - Setelah 100 hari kerja, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lakukan berbagai terobosan seperti pasar digital, ketahanan pangan, energi dan migas, serta infrastruktur dan konstruksi.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa mengatakan, terobosan itu mampu membentuk pondasi bagi pengawasan persaingan usaha dan kemitraan untuk lima tahun mendatang.

"Dalam perjalanan, KPPU turut menyentuh bidang utama lain seperti pengawasan kemitraan UMKM, kebijakan persaingan nasional, Internasional, dan kelembagaan," ucap ketua KPPU dalam siaran persnya, Kamis (4/7/2024) malam.

Lanjutnya, pasar digital memiliki porsi besar oleh KPPU. Sebagian besar tindakan dilakukan pada penegakan hukum dan pencegahan, khususnya dalam menghadapi semakin meningkatnya persoalan persaingan di sektor tersebut.

"Saat ini KPPU tengah melakukan berbagai penyelidikan di pasar digital, khususnya e-commerce, perangkat telekomunikasi mobile, pinjaman online, perdagangan otomotif secara elektronik, dan lokapasar lain, serta menangani perkara yang melibatkan platform besar, seperti Google dan Shopee," imbuhnya.

KPPU juga fokus pada upaya pencegahan di pasar digital dengan melakukan berbagai kajian. Khususnya dalam mendalami peran ganda platform online dominan dalam menggunakan platform mereka sendiri, sekaligus bersaing dengan pengecer yang menawarkan barang dan jasa langsung ke konsumen.

Sementara untuk ketahanan pangan, pihaknya fokus kepada dua komoditas yakni bawang putih dan beras. Hal itu dianggap mampu menurunkan harga komoditas tersebut, begitu pun dengan harga beras yang alami penurunan.

"Untuk beras, kami ingin agar Perum Bulog lebih diberdayakan, khususnya memperluas jaringan operasi pasar dan membenahi mekanisme pembelian beras Bulog," jelasnya.

Perluasan jaringan itu, kata dia, guna memastikan pedagang dapat mengakses harga jual Bulog sesuai ketentuan, serta memastikan pasokan impor beras diterima tepat waktu sebelum bulan Januari-Februari setiap tahunnya, agar cadangan pasokan tetap terjaga.

Untuk pembenahan kedua sektor tersebut, KPPU juga akan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait, agar meningkatkan keterbukaan impor beras kepada pelaku usaha swasta ketika tidak sedang masa panen raya.

"Serta mengenai impor bawang putih, agar keran impor bawang putih dibuka dengan bebas tanpa adanya kuota," terangnya.

Selain itu, KPPU aktif bersinergi utamanya dengan Tim Inflasi Daerah Nasional, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini ditujukan agar KPPU selalu terlibat dalam koordinasi pengawasan inflasi daerah sebagai bentuk mitigasi pelanggaran UU No. 5 tahun 1999.

(Sf/Rs)