Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menanggapi sejumlah persoalan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Bergerak dalam aksi damai yang digelar di Balai Kota Balikpapan, Kamis (1/10/2026).

Pernyataan Pemkot disampaikan Asisten I Setda Kota Balikpapan, Zulkifli, yang hadir mewakili pemerintah daerah. Ia mengatakan wali kota Balikpapan sedang berada di Jakarta, sehingga tidak dapat menemui langsung massa aksi.

Terkait persoalan air bersih yang menjadi salah satu perhatian mahasiswa, Zulkifli mengakui adanya gangguan pelayanan akibat kondisi kemarau yang telah berlangsung sekitar dua bulan.

“Kalau air, kami sudah paham. Ini memang kemarau sudah dua bulan. Secara kondisional memang sudah terjadi perubahan, misalnya kualitas air yang keruh, itu memang kami akui,” ucap Zulkifli saat ditemui media. 

Menurutnya, gangguan juga terjadi pada kelancaran distribusi air di sejumlah wilayah Balikpapan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkot telah menetapkan status siaga darurat kekeringan air bersih.

Dia menjelaskan, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PDAM) telah melakukan sejumlah langkah penanganan. Salah satunya dengan menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah yang membutuhkan.

“Kami sudah menetapkan siaga darurat kekeringan air bersih. PDAM sudah mengambil dua langkah besar. Satu melaksanakan penyaluran air melalui nonperpipaan, artinya tidak melalui pipa, tetapi melalui mobil-mobil tangki secara mobile,” ujarnya.

Selain distribusi menggunakan mobil tangki, pemerintah juga menyiapkan pengolahan air melalui instalasi pengolahan air (IPA) bergerak atau mobile. Kata dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani gangguan pasokan air bersih.

Sementara itu, mengenai persoalan listrik yang turut disampaikan mahasiswa, dikatakan, hal tersebut berada di luar kewenangan Pemkot Balikpapan.

Disampaikan, pihak PLN telah beberapa kali berkoordinasi dengan wali kota Balikpapan terkait kondisi kelistrikan. Menurutnya, gangguan listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan.

“Kalau listrik memang bukan kewenangan kami. Sudah beberapa kali juga manajemen PLN berkoordinasi dengan pak wali, melaporkan kondisinya dan sebagainya. Ini terjadi di wilayah regional Kalimantan secara keseluruhan,” terangnya.

Mengenai lalu lintas kendaraan berat, Pemkot Balikpapan menyebut telah mengusulkan sejumlah skema penanganan, termasuk pembangunan jalan layang (flyover) untuk jangka panjang.

Namun, Zulkifli menjelaskan, ruas jalan yang menjadi perhatian tersebut merupakan jalan nasional, sehingga penanganannya juga berkaitan dengan pemerintah pusat.

“Untuk jangka panjang, kami melakukan usulan untuk membuat flyover. Tetapi jalan ini merupakan jalan nasional dan sudah mendapat perhatian serta pengkajian dari pihak nasional,” katanya.

Selain rencana jangka panjang, pemerintah juga telah menerapkan langkah sementara dengan membagi jalur menjadi jalur darurat dan jalur normal.

Pihaknya mengingatkan masyarakat agar menggunakan jalur sesuai peruntukannya dan tidak menggunakan jalur darurat apabila tidak dalam kondisi yang membutuhkan.

Sebutnya, persoalan kebutuhan pembangunan flyover juga masih dalam tahap pengkajian pemerintah pusat. 

“Berdasarkan hasil peninjauan tim pusat, kondisi kemiringan jalan di lokasi tersebut dinilai masih landai sehingga pembangunan flyover belum menjadi keputusan,”
paparnya.

Terkait penolakan mahasiswa untuk berdialog dengan Asisten I dan permintaan agar dapat ditemui langsung oleh wali kota, Asisten I menerangkan, hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dalam penyampaian aspirasi mahasiswa.

“Biasanya memang setiap begini, adik-adik mahasiswa minta pimpinan langsung,” akunya.

Ia mengimbau mahasiswa agar menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Pemkot, apabila ingin melakukan aksi atau menyampaikan aspirasi di Balai Kota.

“Coba bersurat secara khusus ke Pemkot, misalnya kami akan melakukan penyampaian pendapat di Balai Kota. Nanti kami menjawab atau mengagendakan,” imbaunya.

Meski wali kota Balikpapan tidak berada di tempat, dirinya menegaskan Pemkot tetap terbuka dan akan mengakomodasi mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat.

“Pemerintah tetap mengakomodasi adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat. Hanya saja saat ini wali kota tidak berada di tempat karena sedang ada acara di Jakarta,” pungkasnya.

(Sf/Rs)