Tanjung Redeb - Ratusan massa dari berbagai aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas), mahasiswa serta kelompok masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Berau pada Selasa (7/1/2025).

Massa aksi tersebut menyerukan tentang penyesuaian tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakkal Berau yang dianggap sangat memberatkan masyarakat karena kenaikan yang dilakukan Perumdam Batiwakkal tersebut.

"Hari ini kami ingin ada kejelasan soal penyesuaian tarif pdam. Kami ingin pembatalan terkait tarif tersebut," ujar koordinasi lapangan dalam aksi demo.

Selain itu, para pendemo juga memastikan surat keputusan yang dianggap tidak pernah ditandatangani oleh Bupati Berau.

Pendemo menuntut agar para pihak DPRD dapat memperhatikan semua keluhan yang di sampaikan para masyarakat.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto menanggapi pendemo yang hadir di halaman kantor tersebut menyatakan bahwa DPRD Berau akan membatalkan penyesuaian tarif tersebut.

"Saya berjuang untuk membatalkan kenaikan tarif itu, saya janji, saya akan berjuang tidak akan mengkhianati kalian," tutur Dedy Okto.

Dirinya menyampaikan bahwa dipanggilnya Perumdam Batiwakkal ke kantor guna rapat dengar pendapat agar memperjelas terkait penyesuaian tarif Perumdam Batiwakkal Berau.

"Saya harap masyarakat bersabar menunggu hasil rapat dengar pendapat yang saat ini sedang kami lakukan. Kami berupaya agar tuntutan masyarakat dapat terpenuhi," katanya.

Beberapa saat kemudian Ketua Komisi ll Rudi Parasian Mangungsong bersama anggota komisi ll, Ketua DPRD dan Direktur Perumdam Batiwakkal Berau muncul ke hadapan pendemo, Hal ini sempat memanas lantaran yang di tunggu-tunggu akhirnya muncul.

"Kami telah membatalkan penyesuaian tarif tersebut dan direktur Perumdam Batiwakkal juga telah menyetujui pembatalan tersebut," ujar Rudi.

Dirinya juga mengatakan terkait SK bukan ranahnya dan akan di serahkan ke aparat penegak hukum. Namun ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar mengawal SK tersebut dikarenakan bupati juga tidak merasa menandatangi SK tersebut.

"Terkait SK tersebut bukan ranah kita. Mari kita kawal TNI, Polri dalam memproses secara hukum dan sesuai prosedur," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Perumdam Batiwakkal, Saipul Rahman, menyatakan akan menghentikan penyesuaian tarif sesuai arahan Bupati Berau, Sri Juniarsih.

"Kami akan menghentikan penyesuaian tarif ini dan mengembalikan tarif sesuai peraturan yang berlaku," kata Saipul.

Ia juga menyampaikan kepada masyarakat yang terlanjur membayar dengan tarif baru akan diberikan konversikan ke pembayaran untuk bulan berikutnya sesuai yang telah disampaikan Bupati Berau.

(Sf/Rs)