Bontang - Timbunan sampah di Kota Bontang mencapai 120 ton per hari atau setara 39.216 ton per tahun dan sumber terbesar berasal dari rumah tangga yang menyumbang sekitar 82,20 ton per hari. 

Data tersebut dipaparkan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dalam audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 21 Desember 2025. Menurut Neni, dari sisi komposisi, sampah plastik masih menjadi jenis paling dominan. 

“Sampah plastik masih menjadi jenis paling dominan dengan persentase sekitar 40 persen, diikuti sampah organik 30 persen, serta kertas dan kardus 15 persen,” kata Neni saat pemaparan. 

Ia menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai memanfaatkan mesin pengolahan sampah sejak 2008. Namun sebagian besar peralatan tersebut telah berusia lebih dari 17 tahun. Kondisi ini menjadi tantangan di tengah meningkatnya timbunan sampah.

“Sebagian peralatan pengolahan sampah yang kami miliki saat ini memang sudah membutuhkan pembaruan teknologi,” ujar Neni. 

Persoalan serupa terlihat di TPA Bontang Lestari. Neni menyebut Zona Redfield TPA yang memiliki luas sekitar 2,5 hektare baru mampu mengolah sekitar 30 persen sampah yang masuk. “Sejak 2009 total sampah yang berhasil diolah tercatat mencapai 410.229 ton,” kata dia. 

Pengelolaan TPA tersebut didukung tenaga kerja sekitar 20–22 orang, termasuk Petugas Pemilah Awal (PPA). Meski demikian, Neni mengklaim capaian pengelolaan sampah di Kota Bontang tergolong tinggi. 

“Sekitar 99 persen sampah telah terkelola, sementara sampah yang tidak terkelola berada pada angka sekitar 0,29 persen,” ujarnya. 

Klaim tersebut ditopang oleh keberadaan TPS 3R, TPS 3D, rumah kompos, serta bank sampah yang berfungsi mengurangi sampah dari sumbernya. Dari sisi pendanaan, Neni mengakui dukungan CSR perusahaan masih terbatas. 

“Dukungan CSR yang tercatat baru sekitar Rp4 miliar, atau sekitar 4,6 persen dari kebutuhan ideal,” kata dia. 

Karena itu, Pemkot Bontang tengah menjajaki kerja sama internasional dengan Pemerintah Provinsi Jeju dan KOICA Korea Selatan. Neni juga menyinggung dampak ekonomi dari aktivitas pemilahan sampah di sekitar TPA. 

“Melalui kegiatan pemilahan sampah plastik, masyarakat setempat mampu memperoleh tambahan penghasilan hingga Rp2 juta per bulan,” ujarnya.

Di akhir paparannya, Neni menegaskan persoalan sampah tidak dapat diselesaikan secara sepihak. “Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan agar Bontang benar-benar menjadi kota yang bersih dan berkelanjutan,” katanya.

(Sf/Lo)