Bontang - Pemanfaatan teknologi Lidar (Light Detection and Ranging) menjadi strategi baru Pemerintah Kota Bontang dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor PBB-P2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai menggunakan pemetaan berbasis pemindaian cahaya untuk memperbarui dan memverifikasi data objek pajak secara lebih presisi.

Mewakili Wali Kota, Penjabat Sekretaris Daerah Akhmad Suharto menjelaskan, teknologi ini memungkinkan pendeteksian bangunan dan lahan yang sebelumnya belum tercatat atau belum terbarui dalam basis data pajak daerah. Dengan akurasi tinggi, Lidar mampu membaca kontur, luas, hingga keberadaan konstruksi baru melalui pemetaan tiga dimensi.

Menurutnya, langkah ini menjadi respons atas proyeksi penurunan APBD 2026 serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Selama ini, sekitar 85 persen pendapatan daerah masih bersumber dari pusat. Optimalisasi berbasis teknologi dipilih sebagai jalan tengah untuk meningkatkan penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak.

“Ini bukan soal menaikkan beban warga, tetapi memastikan seluruh potensi yang ada benar-benar terdata,” ujar Akhmad Suharto beberapa waktu lalu.

Pendekatan ini menandai pergeseran dari pola intensifikasi tarif ke intensifikasi data. Bangunan yang bertambah luas, perubahan fungsi lahan, maupun objek baru yang sebelumnya luput kini dapat teridentifikasi lebih cepat. Meski demikian, pemerintah menegaskan hasil pemetaan tetap akan diverifikasi melalui pencocokan administrasi dan klarifikasi lapangan untuk menghindari kekeliruan.

Digitalisasi juga diperluas ke sisi pembayaran. Wajib pajak dapat melunasi PBB-P2 melalui aplikasi DG Bankaltimtara, mempercepat proses sekaligus menekan potensi tunggakan.

Dengan integrasi pemetaan canggih dan kanal pembayaran digital, Bontang mencoba membangun sistem pajak daerah yang lebih akurat dan adaptif di tengah tekanan fiskal. Tantangan berikutnya adalah memastikan pembaruan data berjalan transparan serta tidak menimbulkan sengketa akibat perbedaan perhitungan luas atau klasifikasi objek pajak.

(Sf/Rs)