Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperketat pengelolaan anggaran daerah seiring dinamika fiskal dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada keuangan daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk memaksimalkan koordinasi secara virtual guna menekan belanja, khususnya pada perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus diterapkan tanpa menghambat jalannya program kerja. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian di tingkat pusat tetap penting, namun tidak harus selalu dilakukan melalui pertemuan tatap muka.

"Koordinasi itu wajib, tetapi bukan berarti harus sering-sering berangkat. Pemanfaatan teknologi harus dimaksimalkan," ujar Sri Juniarsih.

Ia menyebutkan, penggunaan sarana komunikasi daring seperti Zoom Meeting dinilai lebih efektif dan efisien dalam menjaga komunikasi antarinstansi.

"Pertemuan fisik hanya menjadi pilihan terakhir apabila urgensinya tidak dapat digantikan melalui koordinasi virtual," tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya juga meminta agar perjalanan dinas yang memang harus dilakukan dibatasi, baik dari sisi jumlah personel maupun durasi waktu. Sehingganya, hanya pejabat yang memiliki kepentingan langsung dengan agenda yang diperbolehkan melakukan perjalanan dinas.

"Kalau berangkat, itu untuk kepentingan pribadi tidak boleh pakai uang negara. Tidak boleh lama-lama, paling lama dua hari. Berangkat, datang, pulang besoknya," tegasnya.

Sri berharap, optimalisasi koordinasi virtual dan pengetatan perjalanan dinas tersebut dapat mendorong efisiensi penggunaan anggaran daerah, sekaligus memastikan setiap program pembangunan tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

(Sf/Rs)