Bontang - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memaparkan strategi agresif menekan angka pengangguran dengan mengutamakan tenaga kerja lokal hingga 75 persen dalam setiap kebutuhan industri.

Langkah ini disampaikan dalam presentasi kepala daerah secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan media Tempo, Rabu (1/4/2026) dari Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.

Wakil Wali Kota, Agus Haris hadir didampingi Pj Sekretaris Daerah, Akhmad Suharto serta jajaran kepala OPD, perwakilan perusahaan dan mitra kerja pemerintah.

Dalam paparannya, Agus Haris menegaskan visi Bontang sebagai kota industri maju dan berkelanjutan dengan ekonomi kuat dan masyarakat sejahtera. Ia juga mengakui tingginya ketergantungan daerah terhadap sektor industri menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam penyediaan tenaga kerja.

“Persoalan utama adalah tingginya kebutuhan tenaga kerja dan pentingnya menjaga keseimbangan antara tenaga kerja lokal dan luar daerah,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemkot Bontang menerapkan Perda 2018 yang mengatur komposisi tenaga kerja, yakni 75 persen tenaga lokal dan 25 persen dari luar daerah. Kebijakan ini juga diperkuat dengan perlindungan pekerja dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Tak hanya itu, perusahaan diwajibkan menyampaikan proyeksi kebutuhan tenaga kerja yang diperbarui setiap tiga bulan. Data tersebut menjadi dasar penyesuaian program pelatihan dan penempatan kerja.

Kolaborasi lintas sektor juga digencarkan melalui kerja sama dengan perusahaan, lembaga pelatihan, bursa kerja khusus, hingga forum HRD untuk memastikan kesiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Hasilnya mulai terlihat, angka pengangguran di Bontang menunjukkan tren penurunan. Dari 31 program yang dirancang, sebanyak 19 program telah berjalan dan mampu menyerap ratusan tenaga kerja serta melibatkan ribuan pencari kerja.

“Strategi utama kami adalah memastikan keterhubungan antara kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kompetensi,” tegas Agus Haris.

(Sf/Lo)