Balikpapan - Penataan Pasar Tradisional Pandansari, Balikpapan Barat (Balbar) hingga kini masih menjadi pertanyaan, melihat masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) nakal yang menggunakan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) untuk berjualan. 

Anggota DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman menilai penertiban yang dilakukan selama ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. Padahal alokasi anggaran untuk penataan pasar tersebut terbilang cukup besar.

“Tentu ini menjadi pertanyaan kami karena selama ini DPRD selalu mensupport anggaran. Kami bingung apakah anggaran ini benar-benar digunakan dengan baik,” ucap Taufik kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).

Ia menegaskan, penertiban kawasan Pasar Pandansari sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Tanpa adanya ketegasan, otomatis masalah Pasar Pandansari ini takkan ada solusi.

Untuk itu, kepala daerah perlu membuat kebijakan tanpa melibatkan unsur politik yang dapat menghambat proses penertiban. “Jadi ini harus ada kesinambungan antara legislatif dan eksekutif dalam komitmennya untuk menertibkan Pasar Pandansari,” lanjutnya.

Dirinya mendorong masyarakat untuk bertanya langsung kepada pemerintah mengenai penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penertiban yang efektif tentunya dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dan meningkatkan kondisi pasar, sehingga pasar dapat berfungsi secara optimal. Ini adalah langkah penting untuk mengembalikan fungsi pasar yang seharusnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

“Kami tentu bekerja sesuai fungsi saja. Pelaksana kegiatan ada di Pemkot. Mereka yang melakukan eksekusi atas rencana kerja yang disepakati. Sementara kami sebatas membawa aspirasi warga dan turut mendukung anggaran,” ungkapnya.

(Sf/By)