Cari disini...
Seputar Kaltim
Forum mediasi terkait penarikan retribusi Bontang Kuala. (Foto: Dispopar Bontang)
Bontang - Simulasi tarif masuk kawasan wisata Bontang Kuala resmi dihentikan sementara setelah menuai protes dari warga dan pelaku UMKM. Keputusan itu diambil dalam forum mediasi yang digelar di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Minggu (10/5/2026).
Mediasi dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten II Pemkot Bontang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha di kawasan wisata tersebut.
Dalam forum itu, warga menilai penerapan retribusi berpotensi memberatkan masyarakat dan wisatawan. Pelaku UMKM juga khawatir tarif masuk dapat mengurangi jumlah pengunjung dan berdampak pada pendapatan usaha mereka.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Kota Bontang, Eko Mashudi, mengatakan penghentian sementara dilakukan untuk meredam polemik yang berkembang di masyarakat.
“Untuk sementara simulasi retribusi dihentikan dulu selama satu minggu sambil dilakukan evaluasi bersama semua pihak,” ujar Eko Mashudi.
Ia menegaskan, rencana penerapan retribusi sejatinya bertujuan mendukung pengelolaan kawasan wisata sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pemerintah tetap memprioritaskan masukan masyarakat sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
“Kami tidak ingin kebijakan ini justru menimbulkan keresahan atau berdampak pada aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat di Bontang Kuala,” kata Eko.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Forum mediasi terkait penarikan retribusi Bontang Kuala. (Foto: Dispopar Bontang)
Bontang - Simulasi tarif masuk kawasan wisata Bontang Kuala resmi dihentikan sementara setelah menuai protes dari warga dan pelaku UMKM. Keputusan itu diambil dalam forum mediasi yang digelar di Aula Kelurahan Bontang Kuala, Minggu (10/5/2026).
Mediasi dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten II Pemkot Bontang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha di kawasan wisata tersebut.
Dalam forum itu, warga menilai penerapan retribusi berpotensi memberatkan masyarakat dan wisatawan. Pelaku UMKM juga khawatir tarif masuk dapat mengurangi jumlah pengunjung dan berdampak pada pendapatan usaha mereka.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Kota Bontang, Eko Mashudi, mengatakan penghentian sementara dilakukan untuk meredam polemik yang berkembang di masyarakat.
“Untuk sementara simulasi retribusi dihentikan dulu selama satu minggu sambil dilakukan evaluasi bersama semua pihak,” ujar Eko Mashudi.
Ia menegaskan, rencana penerapan retribusi sejatinya bertujuan mendukung pengelolaan kawasan wisata sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pemerintah tetap memprioritaskan masukan masyarakat sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
“Kami tidak ingin kebijakan ini justru menimbulkan keresahan atau berdampak pada aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat di Bontang Kuala,” kata Eko.
(Sf/Lo)