Samarinda - Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) Jaya Mualimin, menyebut ketidakseimbangan pelaksanaan dan rencana penurunan Stunting di Kaltim yang menjadi tantangan besar karena terdapat program-program yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, banyak stakeholder yang hanya fokus pada jumlah program tanpa mempertimbangkan dampak kualitatif terhadap penurunan angka stunting.

Padahal, 2024 ini target Kaltim dalam menurunkan angka pravelensi Stunting bisa menyentuh angka 12,83 persen. Langkah ambisius ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kaltim.

"Kami mengarahkan stakeholder terkait untuk merancang program yang efektif dan to the point. Tidak perlu banyak, yang penting efektif dan dapat menjadi katalis dalam menurunkan angka stunting," ujar Jaya di Samarinda.

Dengan angka stunting saat ini yang masih berada di kisaran 22,9 persen, Dinkes Kaltim memerlukan penurunan sekitar 10 persen lebih untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Jaya mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, hingga 8 persen, sebagai inspirasi bagi upaya yang sedang dilakukan.

Sebagai langkah konkret, Dinkes Kaltim berencana untuk melakukan survei stunting dalam waktu dekat, yang akan dilaksanakan selama tiga bulan untuk anak-anak di bawah lima tahun. "Survei akan kami percepat menjadi bulan Juni, Juli, dan Agustus. Petugas kesehatan akan mendatangi setiap rumah untuk melakukan pemeriksaan, dengan fokus pada balita," terang Jaya.

Wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi fokus utama karena menunjukkan angka stunting yang tinggi. Dinkes Kaltim berencana untuk memanfaatkan APBD yang besar di wilayah tersebut untuk mendorong penurunan angka stunting.

Selain itu, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menjadi salah satu faktor utama yang menyumbang angka stunting di Kaltim. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 3.600 kasus BBLR, dengan 903 di antaranya berasal dari Kukar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang hanya 18,5 persen.

Dinkes Kaltim juga berencana untuk memeriksa ibu hamil yang memasuki bulan ke-9 kehamilan. "Berat badan ibu hamil sangat berpengaruh terhadap kondisi bayi yang dikandung. Tim dari Jakarta akan turut serta dalam survei untuk menilai sejauh mana BBLR mempengaruhi stunting," pungkas Jaya.

(Sf/Rs)