Tanjung Redeb - Persoalan tapal batas wilayah dan keterbatasan infrastruktur dasar menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tabalar 2026 yang digelar di Pendopo Kantor Camat Tabalar, Rabu (4/2/2026). 

Musrenbang dibuka langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas dan dihadiri Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany, jajaran staf ahli Sekretariat Kabupaten Berau, kepala OPD, camat, serta enam kepala kampung se-Tabalar.

Ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Berau Tahun Anggaran 2027. Secara keseluruhan, Musrenbang 2026 mencatat 3.832 usulan dari 100 kampung di 13 kecamatan se-Berau. Khusus Kecamatan Tabalar, ratusan usulan disampaikan dengan sejumlah persoalan krusial yang masih belum terselesaikan.

Camat Tabalar, Tri Anggoro Rahardjo menegaskan tapal batas wilayah kampung maupun batas kecamatan hingga kini masih menjadi persoalan utama sejak 2019. Sengketa batas wilayah kerap terjadi antarkampung maupun dengan Kecamatan Biatan dan Kecamatan Sambaliung.

"Sampai sekarang batas kampung dan batas kecamatan belum tuntas. Kondisi ini sering memicu klaim wilayah antar kampung. Jika tidak segera diselesaikan, kami khawatir persoalan ini akan semakin besar," ungkap Tri Anggoro.

Ia juga mengatakan kondisi infrastruktur dasar harus menjadi perhatian, khususnya drainase di pusat Kecamatan Tabalar yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

"Di depan kantor kecamatan sering terjadi genangan air. Bahkan sempat ada mobil yang hampir masuk parit. Normalisasi drainase sangat dibutuhkan," ujarnya.

Ia menyampaikan kebutuhan air bersih, jaringan listrik dan akses internet masih menjadi kendala di beberapa kampung, seperti Kampung Radak Buyung-Buyung, Semurut dan Tabalar Muara akibat keterbatasan infrastruktur pendukung.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengakui efisiensi anggaran berdampak pada penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Efisiensi anggaran ini berlaku secara nasional dan berdampak pada penurunan dana pembangunan. Karena itu, kampung tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah," jelasnya.

Sri pun mendorong kampung-kampung, khususnya di wilayah pesisir seperti Kecamatan Tabalar untuk memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan pariwisata guna meningkatkan kemandirian ekonomi.

"Tabalar memiliki potensi besar, terutama sumber daya alam dan laut. Ini harus dikelola secara maksimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Pemkab Berau tetap berupaya mengakomodasi usulan prioritas kampung secara bertahap agar pembangunan tetap berjalan dan tepat sasaran.

(Sf/Lo)