Tanjung Redeb - Konflik tapal batas antara Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan. 

Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu beserta sejumlah warga mendatangi Kantor Bupati Berau untuk menuntut kepastian penyelesaian batas wilayah yang telah berlarut selama 12 tahun.

Rombongan diterima jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di Ruang Sangalaki, Rabu (4/3/2026). Dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said sempat berlangsung ricuh dan diwarnai tangisan dan teriakan warga yang hadir.

Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemkab Berau, tuntutan pertama jaminan keamanan bagi masyarakat di tengah ketidakjelasan batas administratif.

"Bagaimana masyarakat saya itu aman, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun kelanjutannya," tegas Abdul Hafid.

Ia bersama sejumlah warganya tidak akan bergeser dari kantor bupati sebelum ada kepastian kehadiran aparat keamanan di wilayah perbatasan tersebut. Ia juga meminta dibangunkan posko keamanan sementara di perbatasan hingga persoalan tapal batas selesai.

"Permintaan kami itu dibangunkan posko keamanan di sana, sampai batas Kutim dan Kabupaten Berau, sambil melihat kondisi aman atau tidak," jelasnya.

Tuntutan kedua, ia juga meminta Pemkab Berau tetap konsisten mengurus dan memperjuangkan penyelesaian tapal batas yang belum menemukan titik terang. "Pemda harus tetap berusaha mengurus penyelesaian tapal batas tersebut secepatnya," harapnya.

Tuntutan ketiga, ia meminta kejelasan data teknis berupa peta dan titik koordinat resmi. Ia menekankan pemerintah Berau dan Kutim turun langsung ke lapangan untuk memastikan titik batas.

"Kami meminta dua pemda sama-sama turun ke lapangan. Kita cek sama-sama patok, di mana titik koordinatnya. Saya yakin kalau sama-sama turun ke lapangan dan jelas titik koordinatnya, konflik tidak akan terjadi," jelasnya.

Menurutnya, berlarutnya konflik disebabkan karena kedua pihak belum benar-benar mengetahui titik batas yang sah. Menanggapi itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan pihaknya secepatnya melakukan koordinasi dengan Pemkab Kutim. 

"Kita sedang melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kutai Timur. Karena ini sudah berjalan 12 tahun. Bukan kami tidak mau menindaklanjuti, memang tidak mudah membuka komunikasi. Ditunggu saja hasilnya, semoga yang terbaik," ujarnya.

Hingga kini penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kutim masih menunggu kesepakatan kedua pemerintah daerah. Sementara itu, masyarakat di wilayah perbatasan berharap kepastian segera terwujud demi rasa aman dan kejelasan status wilayah mereka.

(Sf/Lo)