Seputar Kaltim

    Tanggapi Dugaan BBM Oplosan: Pemkot Samarinda juga Bakal Ambil Sampel dari Berbagai Titik

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    08 April 2025 pukul 20:50 WITA

    Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat ditemui di Balai Kota, Selasa (8/4/2025) siang. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, angkat bicara terkait polemik dugaan beredarnya bahan bakar minyak (BBM) oplosan yang meresahkan masyarakat. 

    Meski beberapa pihak seperti Polresta Samarinda dan Pemerintah Provinsi sudah melakukan peninjauan ke lapangan langsung, ia menyatakan bahwa Pemkot Samarinda akan mengambil langkah objektif dan berhati-hati. 

    Termasuk menguji sampel BBM dari berbagai titik untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut yang bekerjasama dengan pihak independen. 

    Apalagi hingga kini masih ramai keluhan masyarakat terkait dengan persoalan tersebut. 

    “Besok kami akan ambil sampel BBM dari beberapa lokasi, termasuk bengkel, SPBU, dan pom mini. Sampel ini akan diuji di laboratorium, bisa juga dengan melibatkan pihak independen yang ahli agar hasilnya objektif,” kata Andi Harun saat dikonfirmasi di Balai Kota Samarinda, Selasa (8/4/2025).

    Ia menekankan pentingnya netralitas pemerintah dalam menangani isu ini. 
    Andi Harun menyebutkan, dirinya telah memberikan arahan kepada Asisten II dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk ikut mengawal persoalan ini. 

    Andi Harun mengatakan bahwa ia memilih tidak ikut turun langsung ke lapangan demi menghindari kegaduhan baru. 

    Ia mengaku terus memantau setiap perkembangan, dan mencermati berbagai pernyataan yang beredar, termasuk dari Pertamina.

    “Saya pelajari semua yang turun, sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti. Bahkan ada yang cenderung hanya mengulang pernyataan dari Pertamina bahwa BBM tidak tercampur. Menurut saya itu kurang bijak karena kita bukan ahlinya,” katanya.

    Ia menegaskan, fakta di lapangan menunjukkan banyak bengkel dipenuhi kendaraan yang mengalami gangguan setelah mengisi BBM—baik dari SPBU resmi maupun dari pom mini. 

    “Teknisi bengkel banyak menyebut masalahnya dari BBM. Tapi di sisi lain, uji dari SPBU menyatakan BBM tidak tercampur. Lantas, mengapa begitu banyak kendaraan bermasalah?” ujarnya heran.

    Karenanya, Andi Harun mengajak semua pihak untuk menahan diri membuat kesimpulan sebelum hasil laboratorium keluar. 

    Dirinya yang memiliki latar belakang pendidikan teknik pun turut menilai, dugaan oplosan tidak selalu berarti BBM bercampur air, tapi bisa saja antara jenis BBM berbeda seperti pertalite dan pertamax, apalagi air dan minyak merupakan benda atau campuran yang tak dapat disatukan.

    “Kalau dicampur untuk cari selisih harga, itu bisa merusak kualitas dan berdampak seperti sekarang: motor brebet, mogok, dan performa turun. Ini harus diuji secara ilmiah,” jelasnya.

    Ia memastikan bahwa Pemkot Samarinda tidak akan gegabah dalam bersikap dan akan mengupayakan solusi terbaik untuk masyarakat. 

    “Kami tidak ingin memperkeruh suasana. Pemerintah harus hadir sebagai penengah yang memberikan kepastian berdasarkan bukti ilmiah, bukan asumsi,” pungkasnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Tanggapi Dugaan BBM Oplosan: Pemkot Samarinda juga Bakal Ambil Sampel dari Berbagai Titik

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    08 April 2025 pukul 20:50 WITA

    Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat ditemui di Balai Kota, Selasa (8/4/2025) siang. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, angkat bicara terkait polemik dugaan beredarnya bahan bakar minyak (BBM) oplosan yang meresahkan masyarakat. 

    Meski beberapa pihak seperti Polresta Samarinda dan Pemerintah Provinsi sudah melakukan peninjauan ke lapangan langsung, ia menyatakan bahwa Pemkot Samarinda akan mengambil langkah objektif dan berhati-hati. 

    Termasuk menguji sampel BBM dari berbagai titik untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut yang bekerjasama dengan pihak independen. 

    Apalagi hingga kini masih ramai keluhan masyarakat terkait dengan persoalan tersebut. 

    “Besok kami akan ambil sampel BBM dari beberapa lokasi, termasuk bengkel, SPBU, dan pom mini. Sampel ini akan diuji di laboratorium, bisa juga dengan melibatkan pihak independen yang ahli agar hasilnya objektif,” kata Andi Harun saat dikonfirmasi di Balai Kota Samarinda, Selasa (8/4/2025).

    Ia menekankan pentingnya netralitas pemerintah dalam menangani isu ini. 
    Andi Harun menyebutkan, dirinya telah memberikan arahan kepada Asisten II dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk ikut mengawal persoalan ini. 

    Andi Harun mengatakan bahwa ia memilih tidak ikut turun langsung ke lapangan demi menghindari kegaduhan baru. 

    Ia mengaku terus memantau setiap perkembangan, dan mencermati berbagai pernyataan yang beredar, termasuk dari Pertamina.

    “Saya pelajari semua yang turun, sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti. Bahkan ada yang cenderung hanya mengulang pernyataan dari Pertamina bahwa BBM tidak tercampur. Menurut saya itu kurang bijak karena kita bukan ahlinya,” katanya.

    Ia menegaskan, fakta di lapangan menunjukkan banyak bengkel dipenuhi kendaraan yang mengalami gangguan setelah mengisi BBM—baik dari SPBU resmi maupun dari pom mini. 

    “Teknisi bengkel banyak menyebut masalahnya dari BBM. Tapi di sisi lain, uji dari SPBU menyatakan BBM tidak tercampur. Lantas, mengapa begitu banyak kendaraan bermasalah?” ujarnya heran.

    Karenanya, Andi Harun mengajak semua pihak untuk menahan diri membuat kesimpulan sebelum hasil laboratorium keluar. 

    Dirinya yang memiliki latar belakang pendidikan teknik pun turut menilai, dugaan oplosan tidak selalu berarti BBM bercampur air, tapi bisa saja antara jenis BBM berbeda seperti pertalite dan pertamax, apalagi air dan minyak merupakan benda atau campuran yang tak dapat disatukan.

    “Kalau dicampur untuk cari selisih harga, itu bisa merusak kualitas dan berdampak seperti sekarang: motor brebet, mogok, dan performa turun. Ini harus diuji secara ilmiah,” jelasnya.

    Ia memastikan bahwa Pemkot Samarinda tidak akan gegabah dalam bersikap dan akan mengupayakan solusi terbaik untuk masyarakat. 

    “Kami tidak ingin memperkeruh suasana. Pemerintah harus hadir sebagai penengah yang memberikan kepastian berdasarkan bukti ilmiah, bukan asumsi,” pungkasnya.

    (Sf/Rs)