​Samarinda - Gelombang aksi unjuk rasa ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim di depan Kantor DPRD Kaltim akhirnya membuahkan hasil, pada Selasa (21/4/2026). 

Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kaltim menyatakan satu suara mendukung tuntutan massa dan berkomitmen melakukan evaluasi total.

​Langkah ini ditandai dengan penandatanganan naskah tuntutan oleh unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi sebagai bentuk respons cepat terhadap aspirasi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel mengonfirmasi pihaknya telah mendengar langsung aspirasi para demonstran. Ia menegaskan unsur pimpinan dan tujuh fraksi yang ada di DPRD Kaltim telah membubuhkan tanda tangan.

​"Ada tujuh fraksi (yang bertanda tangan). Ini akan kita rapatkan kembali bersama pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk membahas langkah selanjutnya. Tahapannya akan kita jalankan sesuai aturan," ujar Ekti kepada awak media di sela-sela aksi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, M Husni Fahruddin menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kaltim. 

Ia secara ksatria mengakui fungsi pengawasan dan penganggaran (budgeting) dewan belum berjalan maksimal.

​"Kami memohon maaf. Sebagai anggota DPRD, kami merasa bersalah karena fungsi pengawasan kami tidak berjalan dengan baik. Tidak benar jika kami hanya menyalahkan pihak eksekutif," tegas pria yang akrab disapa Ayub ini.

​Sorotan utama massa terkait anggaran sebesar Rp8,5 miliar dan Rp20,6 miliar yang dianggap pemborosan juga dijawab secara transparan. 

Ayub mengungkap setelah melalui perdebatan panjang dengan pemerintah provinsi, proyek bernilai Rp8,5 miliar tersebut resmi dibatalkan.

​"Walaupun secara hukum mungkin benar, namun ada empati yang harus kita bangun. Pak gubernur akhirnya membatalkan proyek tersebut sebagai bentuk komitmen mengakomodasi keinginan masyarakat," tambahnya.

Dalam penjelasannya, Ayub juga menyoroti adanya hambatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama ini. Menurutnya, visi besar gubernur untuk infrastruktur jangka panjang harus tetap diimbangi dengan aspirasi langsung masyarakat melalui pokok pikiran (pokir) DPRD yang menyentuh rakyat kecil, seperti bantuan bibit ternak dan perikanan.

​"Hari ini kita evaluasi semuanya agar hati kita kembali 'guyub' dan Benua Etam kembali jaya. Kritik dari masyarakat, baik yang membangun maupun yang tajam, akan kami terima demi transparansi di era media sosial ini," tuturnya.

Sebelumnya ribuan massa melakukan long march dari Masjid Islamic Center sejak pukul 09.00 WITA. Mereka membawa tiga tuntutan tajam, yaitu:

1. ​Evaluasi total kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
2. ​Hentikan praktik KKN di Kaltim.
3. ​Mendesak DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Aksi yang sempat memanas ini mereda setelah para wakil rakyat menemui massa dan menunjukkan komitmen hitam di atas putih untuk mengawal perubahan di Kaltim.

(Sf/Lo)