Penajam - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki tujuh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jumlah itu dinilai belum cukup menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari titik pengisian BBM.

‎Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU, Hadi Saputro, mengatakan persoalannya bukan pada pasokan. Kuota BBM yang diajukan pemerintah telah dihitung berdasarkan kebutuhan Kabupaten PPU.

‎Masalahnya berada pada akses. Jarak antar-SPBU yang jauh ditambah antrean membuat masyarakat di wilayah tertentu memilih membeli BBM eceran karena lebih mudah diperoleh.

‎"Persoalannya jarak antar-SPBU jauh, antreannya mengular," kata Hadi, belum lama ini.

‎Menurut Hadi, kondisi itu membuat akses terhadap BBM subsidi belum sepenuhnya mudah bagi masyarakat.

‎"Di PPU, jarak antarstasiun bahan bakar itu jauh. Karena butuh cepat, masyarakat tidak punya pilihan, akhirnya banyak membeli eceran. Padahal BBM bersubsidi harusnya bisa diakses," ujarnya.

‎Menjawab masalah di lapangan, Pemkab PPU menyiapkan opsi membangun SPBU sendiri melalui BUMD. 

‎Dikatakan Bupati PPU, Mudyat Noor, Jumat (4/9/2026), rencana tersebut disiapkan agar pemerintah punya ruang lebih besar dalam mengatur penyaluran BBM subsidi.

‎"Rencana mendirikan SPBU pemerintah sehingga BBM subsidi bisa kita kendalikan," kata Mudyat.

‎Bukan hanya soal titik pengisian, pemerintah juga ingin kuota BBM subsidi dapat ditentukan sesuai kebutuhan. Langkah itu diharapkan menekan praktik pengetapan yang belakangan terjadi.

‎Rencana awal pembangunan SPBU berada di kawasan Korpri. Mudyat menyebut lokasi tersebut memiliki akses jalan yang luas sehingga pembangunan tidak harus mengambil posisi di pinggir jalan utama.

‎Modalnya direncanakan berasal dari BUMD. Pemkab masih berkonsultasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk membahas pola bisnis dan kemungkinan kegiatan SPBU menjadi tambahan pemasukan bagi perusahaan daerah.

‎Mudyat mengatakan skema kerja sama dengan pihak ketiga belum menjadi pilihan awal. Jika pihak lain dilibatkan, proses kerja sama akan dibahas lebih lanjut.

‎Selain kendaraan angkutan, pemerintah ingin BBM subsidi juga bisa diakses sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Penyalurannya akan diarahkan agar penerima lebih terkoordinasi.

‎"Harapannya nanti juga bisa diakses untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, dan perikanan," pungkasnya.

‎(Sf/Rs)