Penajam — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menyampaikan berbagai keluhan persoalan di daerah yang hingga kini menjadi tantangan serius bagi masyarakat.

Keluhan itu disampaikan saat menghadiri kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung di Balikpapan, Rabu (26/11/2025).

Ia menyoroti ketimpangan pembangunan daerah antara Pulau Jawa dengan Kaltim, khususnya PPU yang dianggap tidak sebanding.

“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.

Mudyat menegaskan kondisi itu dianggap tidak adil, apalagi mengingat Kaltim merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar melalui sektor Sumber Daya Alam (SDA).

Terlebih, PPU yang kini menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) justru mengalami penurunan anggaran, sehingga turut mempengaruhi pembangunan di daerah.

“APBD kami tahun lalu masih di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa Rp1,3 triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” terangnya.

Mudyat berharap Komisi XII DPR RI dapat menjadi jembatan aspirasi bagi daerah, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan sistem pembagian dana bagi hasil (DBH).

“Kami berharap DBH dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kaltim,” tegasnya.

Dengan kehadiran Komisi XII DPR RI di Kaltim, aspirasi daerah yang disampaikan diharapkan mendapat perhatian lebih.

“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kaltin, khususnya PPU sudah memberi banyak kepada negara,” tandasnya.

(Sf/Lo)