Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menolak untuk terus menjadi penonton setia di tengah hiruk-pikuk aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam. 

Merespons ancaman penurunan dana transfer pusat pada 2026, Pemprov Kaltim kini menyusun strategi besar untuk menguasai sektor kepelabuhanan yang selama ini didominasi pusat.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Yusliando menegaskan ambisi pemerintah daerah tidak berhenti pada penyediaan jasa penambatan kapal semata. 

Melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah, PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS), pemprov menargetkan hak konsesi untuk layanan yang lebih luas, mulai dari jasa pandu, Ship-to-Ship (STS) transfer, hingga pengelolaan alur pelayaran.

"Potensi pendapatan di Alur Mahakam ini luar biasa. Selama ini kita (daerah) tidak dapat manfaat sama sekali, hanya jadi penonton. Pak gubernur ingin kita ambil peran agar PAD meningkat," tegas Yusliando saat didatangi di kantornya, Selasa (13/1/2026).

Salah satu terobosan paling ambisius yang diungkap Dishub Kaltim adalah rencana pembuatan alur pelayaran alternatif melalui pengerukan muara. 

Yusliando menjelaskan alur baru ini dirancang untuk memangkas jarak tempuh kapal dari Sungai Mahakam menuju titik STS di Muara Berau.

"Kalau lewat jalur sekarang di Muara Jawa itu jauh. Kita berencana membuat alur baru yang lebih pendek ke titik STS. Tahun ini kajiannya akan kita mulai," paparnya.

Jika terealisasi, alur alternatif ini akan menjadi nilai jual tinggi bagi logistik Kaltim karena menawarkan efisiensi waktu dan bahan bakar bagi kapal-kapal pengangkut batu bara maupun komoditas lainnya.

Secara teknis dan legalitas, Pemprov Kaltim menyatakan kesiapannya. Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin memastikan PT KMBS telah mengantongi status sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). 

Syarat utama untuk mendapatkan hak konsesi dari Kementerian Perhubungan (via KSOP) pun tengah diproses.

"Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DES) sudah kami buat. Meski sudah selesai, saat ini kami matangkan lagi kajiannya demi efisiensi anggaran agar kapasitas yang dibangun bisa maksimal," ujar Maslihuddin.

Dalam peta jalannya, pemprov akan memulai dari pembangunan fasilitas tambat (mooring) di Sungai Kunjang dan Sungai Lais dengan target 16-20 titik pada 2026. 

Setelah itu ekspansi akan berlanjut ke jasa pemanduan dan pengelolaan alur STS secara bertahap. Langkah agresif ini diharapkan mampu mengubah posisi Kaltim dari sekadar pemilik wilayah menjadi pemain utama dalam bisnis kemaritiman di alur tersibuk Indonesia tersebut.

(Sf/Lo)