Samarinda - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, telah melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama. Namun dalam rotasi ini tidak ada nama baru, melainkan rotasi yang dilakukan dengan rotasi tematik, yang mana rotasi dilakukan untuk melakukan percepatan pembangunan. Selain itu, juga mendukung langkah yang signifikan menuju adaptasi dan inovasi kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim.

Upacara pelantikan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, pada Kamis (21/03/2024), menjadi simbol komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kinerja dan tanggung jawab sosial.

Dalam rotasi ini, Akmal Malik menekankan pentingnya Kalimantan Timur dalam skema global, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim. "Kaltim harus menjadi contoh dalam pembangunan berkelanjutan dan menghadapi isu global," ujar Malik dengan tegas.

Kebijakan publik, menurut Malik, didorong oleh tiga faktor utama: aktor kebijakan, substansi kebijakan, dan konteks kebijakan. Ia mengharapkan para pejabat yang baru dilantik untuk proaktif dan memahami substansi serta konteks kebijakan yang akan mereka jalankan.

Pengaruh IKN Nusantara terhadap Bumi Etam juga menjadi topik penting yang dibahas Akmal Malik. Ia menyoroti perlunya Kaltim untuk mengimbangi konsep green smart city yang diusung IKN dengan kebijakan yang ramah lingkungan.

Beberapa isu global yang ditekankan oleh Malik termasuk investasi, pengelolaan keuangan, ketahanan pangan, dan lingkungan. "Kita harus menciptakan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan," tambahnya.

Delapan pejabat yang dilantik adalah:

1. Ririn Sari Dewi, sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kaltim.

2. Fahmi Prima Laksana, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim.

3. Anwar Sanusi, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, dengan fokus pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan

4. Munawwar, sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Ence Achmad Rafiddin Rizal, sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kaltim.

6. Puguh Harjanto, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.

7. Ahmad Muzakkir, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

8. Arih Frananta Filifus Sembiring, sebagai Staf Ahli Bidang I Gubernur Kaltim.

(Sf/Rs)