Cari disini...
Seputar fakta.com - Tria -
Seputar Kaltim
Salah satu rumah yang mendapat bantuan perbaikan program Rumah Layak Tidak Huni dari Disperkim Samarinda. (Foto: Dokumentasi Disperkim Samarinda/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) akan melakukan perbaikan ke 166 rumah tidak layak huni di tahun 2024.
Sebelumnya Disperkim telah berhasil melakukan perbaikan ke 349 rumah tidak layak huni di tahun 2023.
Plt Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perkim, Narulita Haidinawati Ibay, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni itu memakan anggaran sebesar Rp5 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2023 lalu.
Anggaran tersebut ditujukan untuk 234 unit yang tersebar dalam sembilan kecamatan.
“Tahun ini tetap sama, APBD Murni semua. Tahun lalu pengerjaan itu ditambah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,4 miliar untuk 105 unit,” jelas Lita, Kamis (13/6/2024).
Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni ini juga mendapat bantuan dana dari Baznas untuk 10 unit rumah pada tahun 2023. Di mana besaran tiap unitnya dipatok sebesar Rp20 sampai Rp25 juta.
Pada program ini bukanlah pembuatan baru, tapi hanya renovasi dari skala kecil dan sedang saja. Sehingga anggaran yang digelontorkan cenderung kecil.
Secara teknis, kata Lita, pengerjaan renovasi itu diberikan kepada yang bersangkutan.
“Jadi para tukang itu kami data, dan transaksi semua itu dilakukan lewat perbankan,” bebernya.
Biaya pengerjaannya sudah masuk ke dalam besaran Rp20-25 juta tersebut. Sedangkan untuk bahannya, pihak Perkim akan bekerja sama dengan toko material.
“Jadi misal di Rp20 juta, maka untuk material Rp17,5 juta, sedangkan untuk biaya tukang Rp2,5 juta. Biaya tukang kita transfer langsung ke tukangnya,” tambahnya.
Pada 2023 lalu, pengerjaan baru mulai di Mei sampai November. Kala itu memang tiap kecamatan realisasinya ada yang di bulan Juni dan Juli.
“Tapi memang waktu mulai sosialisasi bulan Mei 2023. Kalau pelaksanaannya di tiap kecamatan atau kelurahan itu bisa beda-beda, karena kan dikerjakan sendiri oleh masyarakatnya, tapi estimasinya dari Mei sampai November 2023,” terangnya.
Untuk pengerjaan di tahun 2024 ini, diestimasikan akan rampung di bulan November.
(Sf/Rs)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputar fakta.com - Tria -
Seputar Kaltim

Salah satu rumah yang mendapat bantuan perbaikan program Rumah Layak Tidak Huni dari Disperkim Samarinda. (Foto: Dokumentasi Disperkim Samarinda/Seputarfakta.com)
Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) akan melakukan perbaikan ke 166 rumah tidak layak huni di tahun 2024.
Sebelumnya Disperkim telah berhasil melakukan perbaikan ke 349 rumah tidak layak huni di tahun 2023.
Plt Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perkim, Narulita Haidinawati Ibay, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni itu memakan anggaran sebesar Rp5 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2023 lalu.
Anggaran tersebut ditujukan untuk 234 unit yang tersebar dalam sembilan kecamatan.
“Tahun ini tetap sama, APBD Murni semua. Tahun lalu pengerjaan itu ditambah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,4 miliar untuk 105 unit,” jelas Lita, Kamis (13/6/2024).
Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni ini juga mendapat bantuan dana dari Baznas untuk 10 unit rumah pada tahun 2023. Di mana besaran tiap unitnya dipatok sebesar Rp20 sampai Rp25 juta.
Pada program ini bukanlah pembuatan baru, tapi hanya renovasi dari skala kecil dan sedang saja. Sehingga anggaran yang digelontorkan cenderung kecil.
Secara teknis, kata Lita, pengerjaan renovasi itu diberikan kepada yang bersangkutan.
“Jadi para tukang itu kami data, dan transaksi semua itu dilakukan lewat perbankan,” bebernya.
Biaya pengerjaannya sudah masuk ke dalam besaran Rp20-25 juta tersebut. Sedangkan untuk bahannya, pihak Perkim akan bekerja sama dengan toko material.
“Jadi misal di Rp20 juta, maka untuk material Rp17,5 juta, sedangkan untuk biaya tukang Rp2,5 juta. Biaya tukang kita transfer langsung ke tukangnya,” tambahnya.
Pada 2023 lalu, pengerjaan baru mulai di Mei sampai November. Kala itu memang tiap kecamatan realisasinya ada yang di bulan Juni dan Juli.
“Tapi memang waktu mulai sosialisasi bulan Mei 2023. Kalau pelaksanaannya di tiap kecamatan atau kelurahan itu bisa beda-beda, karena kan dikerjakan sendiri oleh masyarakatnya, tapi estimasinya dari Mei sampai November 2023,” terangnya.
Untuk pengerjaan di tahun 2024 ini, diestimasikan akan rampung di bulan November.
(Sf/Rs)