Samarinda - Sebuah pertanyaan besar menggema di Aula Bapperida Samarinda, pada Selasa (23/12/2025), yakni Sungai Mahakam sebenarnya milik siapa?

Apakah milik rakyat Kalimantan Timur yang menggantungkan hidup pada airnya, ataukah milik korporasi yang menjadikannya sekadar jalan tol gratis pengangkut emas hitam.

Dalam diskusi bertajuk dialog kritis dan reflektif yang diinisiasi oleh organisasi pemuda Saatnya Bergerak, terungkap fakta mengerikan bahwa urat nadi Kaltim ini sedang sekarat. 

Dua tokoh yang dihadirkan, mantan legislator DR Rusman Yaq’ub dan aktivis lingkungan Misman, sepakat pada satu kesimpulan, jika orientasi ekonomi terus diutamakan di atas konservasi, Kaltim sedang menunggu giliran bencana besar seperti yang terjadi di Sumatera.

Mantan anggota DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub yang kini menyoroti kebijakan publik, membongkar ketimpangan pengelolaan sungai terpanjang di Kaltim ini.

Menurutnya, Raperda Pengelolaan Sungai yang sedang digodok pemerintah provinsi dan DPRD akan percuma jika hanya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun buta terhadap pelestarian.

"Selama ini Mahakam hanya difungsikan sebagai pendukung ekonomi. Setiap hari ratusan ponton batubara dan alat berat melintas, tapi aspek pelestariannya hampir tidak ada," tegas Rusman.

Ia mengingatkan, upaya menarik retribusi dari kapal-kapal raksasa itu kerap kali digagalkan oleh pemerintah pusat dan perlawanan pengusaha. 

Akibatnya, daerah hanya menerima kerusakan, pendangkalan, dan ancaman bencana, sementara keuntungan mengalir ke pihak lain.

Peringatan keras dilontarkan Rusman terkait kawasan hulu, khususnya Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Ia mendesak agar Mahulu tidak dijadikan lahan sawit atau Hutan Tanaman Industri (HTI).

"Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Samarinda dan Kukar jika hulu Mahakam hutan-nya terkikis. Kita tidak akan lagi menerima 'banjir kiriman' biasa, tapi banjir bandang yang merusak apa saja yang dilewatinya, persis seperti kejadian di Aceh dan Sumatera Barat," ujar Rusman dengan nada tinggi.

Baginya, Mahulu harus menjadi kabupaten konservasi dengan kompensasi kesejahteraan yang layak bagi warganya, demi menyelamatkan jutaan nyawa di hilir.

Senada dengan Rusman, Ketua Gerakan Memungut Sehelai Sampah (GMSS) Karang Mumus, Misman, menyoroti cacat logika dalam penanganan sungai saat ini. 

Ia menyebut pendekatan pemerintah masih terlalu human sentris—menempatkan sungai hanya sebagai objek pemuasan kebutuhan manusia.

Misman mengkritik keras proyek pengerukan (normalisasi) sungai yang tidak menyentuh akar masalah. 

"Kalau Mahakam dikeruk tapi hulunya rusak, itu sama saja gali lubang tutup lubang. Uang habis, sedimentasi tetap turun," cetusnya.

Ia menekankan bahwa Raperda yang disusun jangan sampai hanya menjadi tumpukan kertas normatif yang melegalkan eksploitasi. 

Menurut Misman, jika hukum bertentangan dengan nalar ekologis dan akal sehat, maka alam yang akan mengadili manusia lewat bencana.

"Sungai itu pelan-pelan akan dihabisi jika kita bicara ekonomi praktis terus. Kadang, yang tidak normal itu bukan sungainya, tapi manusianya," sindir Misman.

Dialog yang juga dihadiri Ketua Tim Penyusun Raperda Kaltim, Rahmawati Al Hidayah, dan perwakilan BWS Kalimantan IV ini menjadi tamparan keras bagi para pemangku kebijakan.

(Sf/Rs)