Cari disini...
Seputar Kaltim
Wali Kota Samarinda, Andi Harun memberi selamat kepada Anggota PPK Samarinda untuk Pilkada 2024 yang telah dilantik, Kamis (16/5/2024). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH) menekankan pentingnya peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Menurutnya PPK memiliki tugas dalam memastikan sosialisasi Pilkada dapat berjalan lancar untuk menunjang peningkatan partisipasi pemilih.
Sebanyak 50 anggota PPK dari 10 kecamatan yang ada di Samarinda telah dilantik di Hotel Harris, Kamis (16/5/2024) siang.
"Tugas pertama adalah mempelajari segala fungsi PPK berdasarkan aturan penyelenggaraan Pilkada. Kita tahu tugas ini sangat berat, oleh karena itu, penting juga untuk menjaga kesehatan," ujar AH usai pelantikan.
Meski begitu, ia menekankan bahwa peningkatan partisipasi pemilih menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dilimpahkan secara keseluruhan kepada satu pihak.
"Di internal pemerintah kota, kami akan menugaskan camat, lurah, dan Kesbangpol untuk melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Samarinda," ungkapnya.
Menurutnya, sosialisasi adalah tanggung jawab bersama. Di mana Pilkada adalah momentum demokratis yang penting untuk menentukan arah masa depan kota Samarinda dan Kalimantan Timur (Kaltim) lima tahun ke depan.
"Pada Pilkada 2020, partisipasi pemilih kita hanya sekitar 51 persen, dari target nasional adalah 76 persen. Jadi, kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan ini, terlebih kondisi kita sudah mulai stabil, tidak seperti tahun lalu, covid masih merajalela," tambahnya.
Orang nomor satu di Samarinda itu optimis bahwa Samarinda bisa mencapai target yang lebih tinggi. Menurutnya, jika berhasil meningkatkan partisipasi pemilih hingga mencapai target nasional yakni 79 persen, maka akan semakin menyempurnakan prestasi yang telah dicapai Samarinda sebelumnya seperti dalam hal pembangunan.
"Semoga kita bisa menjadi kota dengan partisipasi pemilih tertinggi di Kaltim, bahkan mungkin se-Indonesia. Target pemerintah nasional adalah 79 persen, sesuai dengan target yang dicanangkan KPU RI," bebernya.
Netralitas, kata AH, menjadi hal penting lainnya yang harus dijaga oleh masing-masing individu untuk melahirkan Pilkada yang berkualitas dengan asas demokrasi.
Lebih lanjut, sebagai pimpinan tertinggi di lingkup Pemerintah Kota Samarinda, ia menekankan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jika terdapat kebutuhan yang diperlukan terkait Pilkada, maka jangan sungkan untuk meminta bantuan.
"Saya tidak mau mendengar Pilkada tidak berjalan lancar karena kendala teknis akibat kekurangan biaya. Pemerintah kota siap menjadi pendukung garda terdepan Pilkada," tegasnya.
Untuk itu, dengan semangat kebersamaan, serta komunikasi dan koordinasi yang terus dilakukan, AH berharap Pilkada Samarinda dapat berjalan sukses dengan partisipasi masyarakat yang meningkat dan berjalan dengan jujur, adil, dan kondusif.
"Turun ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), memberi pilihan kepada figur atau paslon yang dianggap mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Kaltim dan Samarinda," pungkasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wali Kota Samarinda, Andi Harun memberi selamat kepada Anggota PPK Samarinda untuk Pilkada 2024 yang telah dilantik, Kamis (16/5/2024). (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun (AH) menekankan pentingnya peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Menurutnya PPK memiliki tugas dalam memastikan sosialisasi Pilkada dapat berjalan lancar untuk menunjang peningkatan partisipasi pemilih.
Sebanyak 50 anggota PPK dari 10 kecamatan yang ada di Samarinda telah dilantik di Hotel Harris, Kamis (16/5/2024) siang.
"Tugas pertama adalah mempelajari segala fungsi PPK berdasarkan aturan penyelenggaraan Pilkada. Kita tahu tugas ini sangat berat, oleh karena itu, penting juga untuk menjaga kesehatan," ujar AH usai pelantikan.
Meski begitu, ia menekankan bahwa peningkatan partisipasi pemilih menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dilimpahkan secara keseluruhan kepada satu pihak.
"Di internal pemerintah kota, kami akan menugaskan camat, lurah, dan Kesbangpol untuk melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Samarinda," ungkapnya.
Menurutnya, sosialisasi adalah tanggung jawab bersama. Di mana Pilkada adalah momentum demokratis yang penting untuk menentukan arah masa depan kota Samarinda dan Kalimantan Timur (Kaltim) lima tahun ke depan.
"Pada Pilkada 2020, partisipasi pemilih kita hanya sekitar 51 persen, dari target nasional adalah 76 persen. Jadi, kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan ini, terlebih kondisi kita sudah mulai stabil, tidak seperti tahun lalu, covid masih merajalela," tambahnya.
Orang nomor satu di Samarinda itu optimis bahwa Samarinda bisa mencapai target yang lebih tinggi. Menurutnya, jika berhasil meningkatkan partisipasi pemilih hingga mencapai target nasional yakni 79 persen, maka akan semakin menyempurnakan prestasi yang telah dicapai Samarinda sebelumnya seperti dalam hal pembangunan.
"Semoga kita bisa menjadi kota dengan partisipasi pemilih tertinggi di Kaltim, bahkan mungkin se-Indonesia. Target pemerintah nasional adalah 79 persen, sesuai dengan target yang dicanangkan KPU RI," bebernya.
Netralitas, kata AH, menjadi hal penting lainnya yang harus dijaga oleh masing-masing individu untuk melahirkan Pilkada yang berkualitas dengan asas demokrasi.
Lebih lanjut, sebagai pimpinan tertinggi di lingkup Pemerintah Kota Samarinda, ia menekankan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jika terdapat kebutuhan yang diperlukan terkait Pilkada, maka jangan sungkan untuk meminta bantuan.
"Saya tidak mau mendengar Pilkada tidak berjalan lancar karena kendala teknis akibat kekurangan biaya. Pemerintah kota siap menjadi pendukung garda terdepan Pilkada," tegasnya.
Untuk itu, dengan semangat kebersamaan, serta komunikasi dan koordinasi yang terus dilakukan, AH berharap Pilkada Samarinda dapat berjalan sukses dengan partisipasi masyarakat yang meningkat dan berjalan dengan jujur, adil, dan kondusif.
"Turun ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), memberi pilihan kepada figur atau paslon yang dianggap mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Kaltim dan Samarinda," pungkasnya.
(Sf/Rs)