Penajam - Kegiatan study tour ke Bali yang dilaksanakan Pemdes Giripurwa, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) pada 23-26 Oktober 2025 lalu menarik perhatian publik. 

Sebab Kades Giripurwa diduga membawa 48 peserta yang terdiri dari jajaran intansi terkait hingga masyarakat umum untuk mengikuti studi tiru menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilai mencapai Rp500 juta.

Sejumlah warga yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Giripurwa Peduli (KMGP) langsung menggelar aksi demo untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari pemdes soal penggunaan ADD.

Penanggung Jawab KMGP, Bodro Lukito menegaskan penggunaan ADD untuk kegiatan studi tiru tidak diperbolehkan.

Larangan ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) 13/2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian ADD.

“Dalam Perbup 2023, dijelaskan bahwa tidak boleh menggunakan ADD. Ini merupakan korupsi karena melanggar aturan negara,” ujar Bodro, Kamis (11/12/2025).

KMGP menuntut Kades Giripurwa untuk menyampaikan dampak positif yang akan diterima masyarakat dari hasil studi tiru ke Bali.

Selain itu, KMPG juga meminta penjelasan mengenai status lahan yang digunakan untuk pembangunan kolam renang di RT 04, pengelolaan BUMDes, sumber dana pembangunan fisik desa, keberadaan mobil dinas merek Avanza hingga pola kerja kades yang diduga jarang berada di kantor.

Kades Giripurwa, Habi Rudianto mengaku studi tiru ke Bali memang menggunakan ADD sekitar Rp500 juta.

Perjalanan itu dilaksanakan sebagai persiapan untuk mewakili Kalimantan Timur (Kaltim) dalam perlombaan lingkungan bersih, mengingat Giripurwa menyandang gelar sebagai desa terbersih di PPU.

“Kita studi tiru ke Bali karena ingin mempelajari sistem kebersihan di sana,” terang Habi

“Penggunaan ADD itu sesuai dengan perencanaan yang disusun, nggak mungkin kita gunakan dana pembangunan fisik untuk kegiatan studi tiru,” tandasnya.

(Sf/Lo)