Seputar Fakta

    Seputar Kaltim

    Status Siaga Karhutla Kutim Diperpanjang, DPRD Soroti Anggaran dan Posko Desa

    Penulis:Lisda|Redaktur:Lodya A
    20 November 2026 pukul 20:55 WITA

    Ketua DPRD Kutim Jimmi. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)

    Sangatta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mempertahankan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga akhir 2026. 

    Di tengah kondisi tersebut, DPRD menyoroti kebutuhan anggaran dan penguatan posko penanganan kebakaran hingga tingkat desa.

    Ketua DPRD Kutim, Jimmi mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi agar tersedia anggaran untuk mendukung penanganan bencana di luar Belanja Tidak Terduga (BTT).

    “Regulasi yang memudahkan kita untuk menggunakan dana itu untuk penanganan hal-hal tersebut perlu disiapkan di luar dari BTT,” ujar Jimmi.

    Menurutnya, persoalan regulasi tersebut perlu dibahas lebih mendalam di DPRD. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan pembiayaan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana lain.

    “Bukan cuma karhutla, nanti antisipasi kalau misalnya ada banjir dan sebagainya. Itu juga harus disiapkan,” katanya.

    Selain anggaran, posko di tingkat desa juga perlu diperkuat. Jimmi menyebut, poskamling bisa dilibatkan untuk membantu warga mengawasi lingkungan masing-masing.

    Pencegahan kebakaran juga membutuhkan peran masyarakat, bukan hanya petugas. Warga perlu ikut menjaga lingkungan agar kebakaran tidak terjadi akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab.

    “Yang paling penting tetap menekankan kepada masyarakat, kesadaran masyarakat yang paling penting. Karena ada orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu yang tidak kita inginkan,” tuturnya.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Status Siaga Karhutla Kutim Diperpanjang, DPRD Soroti Anggaran dan Posko Desa

    Penulis:Lisda|Redaktur:Lodya A
    20 November 2026 pukul 20:55 WITA

    Ketua DPRD Kutim Jimmi. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)

    Sangatta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mempertahankan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga akhir 2026. 

    Di tengah kondisi tersebut, DPRD menyoroti kebutuhan anggaran dan penguatan posko penanganan kebakaran hingga tingkat desa.

    Ketua DPRD Kutim, Jimmi mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi agar tersedia anggaran untuk mendukung penanganan bencana di luar Belanja Tidak Terduga (BTT).

    “Regulasi yang memudahkan kita untuk menggunakan dana itu untuk penanganan hal-hal tersebut perlu disiapkan di luar dari BTT,” ujar Jimmi.

    Menurutnya, persoalan regulasi tersebut perlu dibahas lebih mendalam di DPRD. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan pembiayaan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana lain.

    “Bukan cuma karhutla, nanti antisipasi kalau misalnya ada banjir dan sebagainya. Itu juga harus disiapkan,” katanya.

    Selain anggaran, posko di tingkat desa juga perlu diperkuat. Jimmi menyebut, poskamling bisa dilibatkan untuk membantu warga mengawasi lingkungan masing-masing.

    Pencegahan kebakaran juga membutuhkan peran masyarakat, bukan hanya petugas. Warga perlu ikut menjaga lingkungan agar kebakaran tidak terjadi akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab.

    “Yang paling penting tetap menekankan kepada masyarakat, kesadaran masyarakat yang paling penting. Karena ada orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu yang tidak kita inginkan,” tuturnya.

    (Sf/Lo)