Balikpapan – Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menerima kunjungan kerja jajaran Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Republik Indonesia di ruang kerjanya, Kamis (9/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus menyerap berbagai potensi daerah yang dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.

Stafsus Wakil Presiden, Dr. Suwardi, mengatakan bahwa pihaknya ingin menggali informasi tentang potensi lokal yang bisa dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin memahami hal-hal yang bisa menjadi atensi pemerintah pusat, termasuk potensi daerah yang perlu dimaksimalkan," ucap Suwardi usai pertemuan.

Selain itu, Suwardi juga menekankan pentingnya pelestarian kearifan lokal di tengah perkembangan masyarakat yang semakin modern.

“Sehebat apapun kemajuan zaman, jangan sampai kita tercerabut dari akar budaya. Kearifan lokal, baik dari masyarakat Bugis, Dayak, Jawa, Arab, Papua, dan lainnya adalah kekayaan budaya yang harus dirawat dan dihormati bersama,” jelasnya.

Menurutnya, suku Dayak sebagai salah satu komunitas lokal di Kalimantan memiliki adat, bahasa, dan sistem ekonomi yang khas dan perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak hilang di tengah arus modernisasi.

Sementara itu, Wawali Bagus, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya melalui Stafsus wakil presiden, dapat mendukung program-program pembangunan di Balikpapan, terutama di sektor ekonomi biru.

“Balikpapan memiliki potensi besar di sektor kelautan. Namun saat ini, belum ada program yang secara fokus menggarap pemberdayaan ekonomi biru seperti pengelolaan laut dan perikanan tangkap,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, Balikpapan memiliki garis pantai sepanjang 80 kilometer dan fasilitas penyimpanan ikan (cold storage) berkapasitas 20 ton yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Diriny juga menyampaikan keluhan para nelayan kecil yang merasa dirugikan akibat praktik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di wilayah tangkap mereka.

“Nelayan kecil seharusnya bisa melaut di zona 4 hingga 12 mil. Namun kenyataannya, kapal besar menggunakan alat tangkap seperti trawl masuk hingga ke wilayah 4 mil. Akibatnya, nelayan kecil kesulitan mendapatkan hasil tangkapan,” terangnya.

Untuk itu, Bagus berharap ada koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memperkuat pengawasan di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan siap memfasilitasi investor yang ingin mengembangkan usaha di sektor ekonomi biru.

“Kami siapkan fasilitas dan layanan untuk mendukung investasi di sektor kelautan dan perikanan. Ini akan berdampak positif bagi pemberdayaan nelayan kecil dan perekonomian daerah,” pungkasnya.

(Sf/Rs)