Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah bersiap untuk membangun Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Pemerintah Pusat. 

Program ini ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera dan menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan ekstrem.

Samarinda menjadi salah satu dari lima daerah yang dinilai paling siap menjalankannya, menyusul terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2024.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan telah mempersiapkan beberapa hal yang diperlukan, seperti lahan serta persyaratan administratif yang telah disampaikan ke pusat. 

“Kami sekarang masih menunggu kesediaan orang tua dan siswa yang ikut boarding school. Karena datanya sudah ada, tinggal teknis pelaksanaannya,” ujar Asli. 

Asli menjelaskan seluruh dokumen pendukung telah disampaikan ke pusat. Bahkan, status lahan untuk pembangunan sekolah juga tengah diproses melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

“Saya sudah dua kali ke Jakarta untuk membahas ini. Semua dokumen yang diminta pusat sudah kami kirim, termasuk status lahan yang sedang kami urus ke BPN,” jelasnya.

Ia membeberkan program SR berbeda dari sistem pendidikan konvensional. Konsep boarding school atau sekolah asrama diterapkan untuk membentuk karakter, kedisiplinan, serta kebiasaan hidup sehat dan bersih sejak dini.

“Siswa harus dibiasakan hidup bersih. Misalnya tahu cara pakai wastafel, harus tahu bagaimana pakai teknologi. Itulah yang mau kita ubah melalui boarding school,” ungkapnya.

Sambil menunggu pembangunan gedung utama oleh Kementerian PUPR, Pemkot Samarinda telah menyewa fasilitas sementara di Kampus Melati. Sebanyak 100 siswa akan menjadi angkatan pertama sekolah ini. 

Proses seleksi siswa dilakukan berdasarkan data terverifikasi dari Dinas Sosial (Dinsos), khususnya mereka yang masuk dalam kategori desil satu dan dua. Asli pun menyebut tidak ada pendaftaran terbuka dalam program ini.

“Kami siap, tapi kembali lagi pusat yang menentukan semuanya, termasuk perekrutan tenaga pendidik. Sebab itu langsung dari kementerian,” tegasnya. 

Pembangunan SR dibiayai sepenuhnya oleh anggaran pusat dengan estimasi dana untuk Samarinda mencapai Rp280 miliar. Tanggung jawab pelaksanaan dibagi ke sejumlah kementerian, yakni Kementerian Sosial mengelola peserta dan aset, Kementerian Pendidikan menangani kurikulum dan guru, serta Kementerian PUPR membangun infrastruktur sekolah.

Meski berbagai persiapan telah dilakukan di tingkat daerah, keputusan akhir terkait waktu pembangunan dan pelaksanaan teknis masih menunggu arahan dari pusat.

(Sf/Lo)