Seputar Kaltim
Temuan ikan hiu yang dipotong hasil patroli dan pemeriksaan UPTD KKP3K-KDPS Berau di salah satu kapal nelayan asal Kecamatan Talisayan. (Foto: uptdkkp3kkdps)
Tanjung Redeb - Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau menyoroti temuan sekitar 14 ekor hiu jenis tiger shark (hiu macan) dalam kondisi terpotong-potong yang diduga melibatkan kapal nelayan asal Kecamatan Talisayan.
Dalam temuan tersebut, bagian daging dan sirip hiu telah dipisahkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian ekosistem laut, mengingat hiu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di perairan.
Kepala Diskan Berau, Abdul Majid, mengatakan temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan di wilayah laut. Pengawasan perairan laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Dengan adanya temuan dari teman-teman di lapangan, tentu perlu ada peningkatan pengawasan yang dilakukan pihak provinsi maupun KKP. Kami berharap pengawasan bisa lebih intensif untuk mencegah praktik seperti ini," ujar Majid, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, perburuan hiu, khususnya yang dilakukan untuk mengambil bagian siripnya, dapat memberikan dampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem laut. Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi juga perlu disertai penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pesan kita kepada nelayan, pastikan tidak melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Meskipun siripnya pendek atau bagaimana, tetap ada dampak yang bisa mengganggu ekosistem," tegasnya.
Ia mengakui, keterbatasan kewenangan membuat Diskan Berau tidak dapat melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi di laut lepas. Pihaknya hanya dapat mengumpulkan informasi dan temuan di lapangan untuk kemudian dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
"Kalau di laut lepas, kita tidak bisa mengambil tindakan langsung. Paling kita mendapatkan temuan, lalu kita laporkan. Berbeda jika di wilayah perairan sungai, kita masih bisa melakukan pengawasan secara langsung," jelasnya.
Selain itu, Majid juga menyoroti praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan sungai, seperti penyetruman dan peracunan ikan. Praktik tersebut dinilai dapat merusak habitat serta mengancam kelestarian sumber daya perikanan.
Namun, pengawasan di wilayah perairan daratan juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari terbatasnya informasi hingga potensi kebocoran data operasional pengawasan.
Meski demikian, Diskan Berau memastikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya nelayan pesisir, akan terus dilakukan. Penguatan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari upaya mencegah pelanggaran.
"Saya berharap, peningkatan pengawasan dan kesadaran masyarakat dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya perairan di Kabupaten Berau. Jadi, potensi perikanan daerah tetap bisa dimanfaatkan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem laut maupun sungai," tandas Majid.
Sf/Lo
Cari disini...
Seputar Kaltim

Temuan ikan hiu yang dipotong hasil patroli dan pemeriksaan UPTD KKP3K-KDPS Berau di salah satu kapal nelayan asal Kecamatan Talisayan. (Foto: uptdkkp3kkdps)
Tanjung Redeb - Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau menyoroti temuan sekitar 14 ekor hiu jenis tiger shark (hiu macan) dalam kondisi terpotong-potong yang diduga melibatkan kapal nelayan asal Kecamatan Talisayan.
Dalam temuan tersebut, bagian daging dan sirip hiu telah dipisahkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian ekosistem laut, mengingat hiu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di perairan.
Kepala Diskan Berau, Abdul Majid, mengatakan temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan di wilayah laut. Pengawasan perairan laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Dengan adanya temuan dari teman-teman di lapangan, tentu perlu ada peningkatan pengawasan yang dilakukan pihak provinsi maupun KKP. Kami berharap pengawasan bisa lebih intensif untuk mencegah praktik seperti ini," ujar Majid, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, perburuan hiu, khususnya yang dilakukan untuk mengambil bagian siripnya, dapat memberikan dampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem laut. Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi juga perlu disertai penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pesan kita kepada nelayan, pastikan tidak melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Meskipun siripnya pendek atau bagaimana, tetap ada dampak yang bisa mengganggu ekosistem," tegasnya.
Ia mengakui, keterbatasan kewenangan membuat Diskan Berau tidak dapat melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi di laut lepas. Pihaknya hanya dapat mengumpulkan informasi dan temuan di lapangan untuk kemudian dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
"Kalau di laut lepas, kita tidak bisa mengambil tindakan langsung. Paling kita mendapatkan temuan, lalu kita laporkan. Berbeda jika di wilayah perairan sungai, kita masih bisa melakukan pengawasan secara langsung," jelasnya.
Selain itu, Majid juga menyoroti praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan sungai, seperti penyetruman dan peracunan ikan. Praktik tersebut dinilai dapat merusak habitat serta mengancam kelestarian sumber daya perikanan.
Namun, pengawasan di wilayah perairan daratan juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari terbatasnya informasi hingga potensi kebocoran data operasional pengawasan.
Meski demikian, Diskan Berau memastikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya nelayan pesisir, akan terus dilakukan. Penguatan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga aparat penegak hukum juga menjadi bagian dari upaya mencegah pelanggaran.
"Saya berharap, peningkatan pengawasan dan kesadaran masyarakat dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya perairan di Kabupaten Berau. Jadi, potensi perikanan daerah tetap bisa dimanfaatkan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem laut maupun sungai," tandas Majid.
Sf/Lo