Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyoroti fenomena program beasiswa yang selama ini dinilai salah arah.

Banyak lulusan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kuliah di luar Kalimantan Timur, khususnya Pulau Jawa, justru ilmunya 'tak terpakai' saat kembali ke daerah.

Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja DPRD Kubar yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Ketua DPRD Kubar, Ridwai, 'curhat' bahwa banyak orang tua di Kubar resah mempertanyakan peluang anak-anak mereka mendapat bantuan pemerintah untuk melanjutkan pendidikan.

Menurut Ridwai, program beasiswa yang ada sebelumnya, khususnya dari APBD Kubar, terbukti kurang efektif.

"Kalau di tingkat kabupaten kami di Kutai Barat ini memang selama ini sepertinya beasiswa ini memang sudah banyak tapi sepertinya masih kurang tepat sasaran," ujar Ridwai.

Ia blak-blakan menyebut lulusan dari luar pulau tidak mampu bersaing di tanahnya sendiri.

"Kenapa kami mengatakan kurang tepat sasaran? Karena memang anak-anak kita yang dikirim ke daerah bahkan sampai ke pulau Jawa ini kembalinya ke daerah itu banyak yang nggak bisa dipakai ilmunya," tegasnya.

"Padahal yang membiayai itu ya salah satunya adalah uang dari daerah," sambung Ridwai.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memaparkan program andalan Pemprov Kaltim 'Gratispol' (Gratis Sekolah dan Kuliah).

Seno Aji seolah membenarkan kekhawatiran DPRD Kubar. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sengaja membatasi beasiswa untuk kuliah di luar Kaltim.

"Percuma Pak kita sekolahkan anak-anak kita di luar Kaltim, kembali juga enggak bisa bekerja," kata Seno Aji mengamini.

Wagub Kaltim itu menyebut lulusan lokal dari Universitas Mulawarman (Unmul) atau Institut Teknologi Kalimantan (ITK) justru lebih terserap dunia kerja Kaltim.

"Mau ke UGM, mau ke Brawijaya, karena tidak cocok pak, akhirnya kembali ke Kaltim ya kalah dengan anak-anak lulusan Unmul, semua anak-anak lulusan ITK," paparnya.

Menurutnya, lulusan lokal lebih sesuai dengan kebutuhan industri Kaltim yang didominasi tambang dan sawit.

"Lebih terserap anak-anak yang lulusan lokal ini karena sesuai dengan jurusannya," tambah Seno Aji.

Melalui program Gratispol, Seno Aji menjanjikan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) penuh bagi mahasiswa yang berkuliah di Kaltim.

Saat ini (2025), program tersebut baru mencakup mahasiswa semester 1 di 52 universitas mitra.

"Kemudian di anggaran murni 2026 kita sudah siapkan anggaran untuk UKT anak-anak yang kuliah di Kaltim, itu mulai dari semester 1 sampai semester 8," jelasnya.

"Jadi semester 1 sampai 8 itu semuanya kita gratiskan UKT-nya. Sehingga tidak membayar lagi uang kuliah di tahun 2026 mendatang," tegas Wagub.

Meski begitu, Pemprov Kaltim tidak menutup total beasiswa ke luar daerah. Namun, beasiswa ini difokuskan hanya untuk dua profesi krusial: dokter dan guru.

Kaltim, kata Seno Aji, masih sangat membutuhkan sekitar 1.200 dokter dan tenaga kesehatan.

"Ini kami akan biayai 100 persen mereka kuliah di luar Kalimantan Timur dan kita buatkan kerja sama. Buatkan ikatan dinas supaya mereka kembali bekerja ke Kalimantan Timur ini," ujarnya.

Seno Aji bahkan mengancam akan menagih kembali biaya pendidikan jika penerima beasiswa mangkir dari ikatan dinas.

"Nah kalau mereka sudah tanda tangan ikatan dinasnya tidak kembali maka kami tagih tuh, kami tagih yang ratusan juta itu supaya dikembalikan oleh orang tua mereka," pungkasnya.

Selain pendidikan, pertemuan itu juga membahas progres infrastruktur jalan Kubar-Mahakam Ulu yang ditargetkan tuntas 2027, serta rencana pembangunan RS Tipe B di Kubar yang masih menunggu kepastian lahan.

(Sf/Rs)