Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menerima audiensi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim usai aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (19/10/2026).

Dalam audiensi tersebut, Gubernur menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya balita di Palaran dan menegaskan penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim.

"Baik, kita terkait dampak asap karhutla. Tentu kepada keluarga ini menjadi perhatian serius kami, Pemerintah Provinsi Kaltim berkaitan dengan meninggalnya almarhum. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menempatkannya di sisi-Nya walaupun masih balita," ujar Rudy.

Rudy mengatakan telah mendengar seluruh tuntutan yang disampaikan TRC PPA. Ia menyebut sudah memberi instruksi kepada seluruh OPD untuk fokus pada upaya pemadaman.

Ia juga mengungkapkan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, datang ke Kaltim pada Rabu lalu untuk memastikan situasi karhutla. Meski Kaltim tidak masuk dalam enam provinsi prioritas karhutla nasional, Pemprov menilai isu ini sangat serius karena dampaknya global.

"Tadi pagi kami rapat sinergi bersama seluruh pimpinan OPD se-Kaltim, dengan Pak Wagub, dengan para asisten, kita membahas karhutla. Walaupun Kaltim tidak masuk enam provinsi prioritas, ini menjadi sangat serius," jelasnya.

Menurutnya, Kepala BPBD Kaltim, Buyung, menyampaikan tahun depan Kaltim berpotensi masuk dalam daftar prioritas nasional. Karena itu, Pemprov mendorong pencegahan lebih diutamakan daripada pemadaman.

"Lebih baik kita mencegah daripada memadamkan. Karhutla ini menjadi sangat prioritas karena dampaknya global," kata Rudy.

Dalam audiensi itu, Rudy memaparkan dua langkah konkret yang sedang disiapkan Pemprov. Pertama, pembangunan rumah oksigen bagi kelompok rentan.

"Kami sudah sampaikan dengan seluruh OPD terkait, termasuk Dinkes, berkaitan dengan pembangunan rumah oksigen. Terutama untuk anak-anak kita, perempuan, ataupun yang berusia lanjut untuk bisa mendapatkan oksigen," ujarnya.

Kedua, soal anggaran penanganan karhutla. Rudy menyebut Pemprov telah menyalurkan bantuan, salah satunya Rp400 juta untuk Kabupaten Penajam Paser Utara untuk peralatan dan operasional.

"Selain itu kita dapat bantuan sekitar Rp20 miliar dan itu diutamakan untuk Kutai Kartanegara dan Berau. Termasuk juga untuk peralatan yang dibutuhkan, seperti APD," ungkapnya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan dan rumah sakit membagikan masker dan obat-obatan gratis bagi masyarakat terdampak, terutama di wilayah dengan titik api terparah yakni Kutai Barat, Paser, dan Kutai Kartanegara.

Terkait status bencana nasional, Rudy menjelaskan hal itu memiliki konsekuensi serius terhadap perekonomian. Untuk teknisnya, ia menyerahkan kepada BPBD Kaltim. Namun ia memastikan penanganan karhutla terus dievaluasi setiap minggu atas asistensi Kemendagri.

Soal penyebab kematian balita, Rudy menegaskan perlu kajian medis dari tim ahli dan jika ada kelalaian akan diproses hukum.

"Untuk menjelaskan secara medis ini perlu dilaksanakan oleh tim ahlinya, apakah kematian ini disebabkan karena kondisi medis ataupun karena kelalaian, tentu akan diproses secara hukum," tegasnya.

Di akhir audiensi, Rudy menanggapi aksi pembakaran ban saat unjuk rasa yang justru menambah asap.

"Sekali lagi, terima kasih atas koreksinya. Benar yang disampaikan Pak Wagub, untuk demo efeknya terlalu berat. Datang saja, kita akan terima. Silakan beraudiensi kapan saja bisa. Karena kalau melakukan demo tadi apalagi dibakar, kita menghindari asap, kalau dibakar lagi tambah penyakitnya. Untungnya tadi hujan, walaupun sekilas," pungkasnya sambil tersenyum.

(Sf/Rs)