Balikpapan - Kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran berdampak pada Pemerintah Daerah, termasuk Kota Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengungkapkan bahwa sesuai dengan instruksi Presiden, pihaknya meminta seluruh instansi untuk melaksanakan kegiatan yang lebih berfokus pada kepentingan masyarakat.

Bahkan dalam retreat, presiden memberikan arahan agar pembangunan di daerah lebih difokuskan pada kepentingan rakyat.

“Poin utamanya adalah semua kegiatan harus untuk kepentingan masyarakat,” ucap Rahmad Mas’ud.

Terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran, Wali Kota menjelaskan bahwa beberapa kegiatan seremonial, seperti perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek), akan dipangkas. 

Namun, kegiatan yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, tetap menjadi prioritas.

Mengenai 100 hari pertama kerjanya, Rahmad menegaskan bahwa program-program yang dijalankan selama periode tersebut akan sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun. 

“Insyaallah, kami akan berbuat sesuai dengan visi misi kami,” akunya.

Ketika ditanyakan apakah pemangkasan anggaran akan berdampak pada pelayanan publik, ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu.

“Tidak ada dampak untuk pelayanan masyarakat, hanya kegiatan seremonial yang akan dipangkas,” jelasnya.

Terkait arahan dari Menpan RB mengenai lima hari kerja, Wali Kota Balikpapan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut.

“Yang pasti, perubahan apapun tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

(Sf/Rs)