Samarinda -  Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, melontarkan sindiran keras kepada Pertamina terkait distribusi energi di Benua Etam yang dinilai masih belum optimal bagi masyarakat.

Rudy menggunakan peribahasa 'ayam mati di lumbung padi' untuk menggambarkan ironi yang terjadi, di mana Kaltim sebagai daerah penghasil energi justru masih mendapati warganya kesulitan mendapatkan BBM dan LPG bersubsidi.

Pernyataan menohok itu disampaikannya usai menggelar pertemuan dengan jajaran Pertamina Patra Niaga di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Senin (6/10/2025).

"Kita sama-sama memitigasi supaya itu tidak terjadi," ujar Rudy Mas'ud, merujuk pada analogi ayam mati di lumbung padi.

Dalam pertemuan tersebut, Rudy Mas'ud menekankan pentingnya pengawasan bersama agar BBM bersubsidi tidak jatuh ke tangan yang salah.

Menurutnya, antrean panjang yang kerap terjadi di berbagai SPBU di Kaltim salah satunya disebabkan oleh penyalahgunaan oleh sektor industri.

"Kami diskusikan agar BBM subsidi ini tidak banyak dipergunakan oleh kegiatan-kegiatan perindustrian, misalkan pertambangan, perkebunan, termasuk juga seperti kontainer," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa semua sektor industri tersebut seharusnya menggunakan BBM industri, bukan subsidi yang menjadi hak masyarakat.

"Bahan bakar subsidi ini salah satunya adalah untuk kegiatan-kegiatan publik, kegiatan kemasyarakatan, misalkan adalah layanan transportasi untuk umum, nah ini harusnya dapat BBM subsidi," jelas Rudy.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan distribusi gas melon atau LPG 3 kg, Pemerintah Provinsi Kaltim menyiapkan skema baru melalui program Koperasi Desa Merah Putih.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menjelaskan bahwa pihaknya akan mengajukan penambahan kuota LPG 3 kg untuk program ini.

"Nanti kita akan sampaikan terkait dengan hubungan Pertamina Patra Niaga untuk support LPG 3 kg ke Koperasi Merah Putih," kata Heni.

Ia menjelaskan, semangat dari koperasi ini adalah agar masyarakat di tingkat desa atau kelurahan bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok, termasuk gas, dengan harga yang lebih kompetitif dan terjangkau.

"Jadi tidak bicara kaya dan miskin. Bagaimana layanan-layanan pemenuhan untuk kebutuhan pokok masyarakat itu bisa dipenuhi," terangnya.

Langkah ini, kata Heni, diharapkan dapat memotong rantai distribusi yang panjang, yang seringkali menyebabkan harga LPG 3 kg melambung tinggi di daerah-daerah terpencil, bahkan bisa mencapai Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per tabung.

(Sf/Rs)