Samarinda - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda kembali menyoroti minimnya jumlah peserta didik baru di salah satu SMP di Kelurahan Pampang pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. 

Kondisi ini disebut sebagai kasus berulang yang dipengaruhi letak geografis wilayah yang terisolir serta terbatasnya jumlah sekolah dasar (SD) sebagai pemasok lulusan.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Samarinda, Muhammad Wahiddudin, mengatakan secara umum tidak ada sekolah yang mengalami kekurangan siswa secara ekstrem pada pelaksanaan SPMB tahun ini. 

Namun, kondisi berbeda masih terjadi di SMP yang berada di wilayah Pampang.

Menurutnya, sekolah tersebut hanya memperoleh sekitar 19 siswa baru atau sekitar 30 persen dari total daya tampung yang mencapai dua rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 64 siswa.

"Sebenarnya tidak ada yang terlalu ekstrem setelah proses SPMB berjalan. Kalau yang paling menonjol memang sekolah di Pampang. Kondisi ini kembali terulang karena sekolah tersebut hanya didukung oleh satu SD," ujar Wahid, Jumat, (17/7/2026).

Wahiddudin menjelaskan, keterbatasan jumlah peserta didik bukan disebabkan rendahnya minat masyarakat, melainkan karena sekolah tersebut hanya mendapat pasokan lulusan dari satu SD yang berada di kawasan yang sama.

Pada tahun ini, SD tersebut hanya meluluskan 22 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 siswa melanjutkan pendidikan ke SMP di wilayah Pampang, sementara sisanya memilih sekolah lain.

"SD itu hanya meluluskan 22 siswa, kemudian yang masuk ke SMP sebanyak 19 orang. Padahal daya tampung sekolah mencapai dua kelas atau sekitar 64 siswa. Jadi memang secara otomatis kapasitasnya tidak akan terpenuhi," jelasnya.

Ia menegaskan, persoalan ini bukan kali pertama terjadi. Kondisi serupa juga dialami sekolah tersebut pada tahun sebelumnya sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan pendidikan di wilayah pinggiran Kota Samarinda.

Menurut Wahiddudin, karakteristik wilayah Pampang yang cukup jauh dari pusat kota membuat pilihan sekolah masyarakat relatif terbatas. 

Di sisi lain, jumlah lulusan SD di kawasan tersebut juga belum mampu memenuhi kapasitas SMP yang tersedia.

Meski demikian, Disdikbud tetap memastikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut berjalan normal. 

Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap distribusi peserta didik serta kebutuhan layanan pendidikan di daerah yang memiliki karakteristik geografis khusus.

Ia berharap ke depan jumlah lulusan SD di kawasan Pampang meningkat sehingga kapasitas SMP yang telah disediakan pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

(Sf/Rs)