Tanjung Redeb - Satu-satunya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berada di Jalan Durian 2, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau mengalami kelebihan kapasitas pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025/2026. Akibatnya, sebanyak 20 anak berkebutuhan khusus (ABK) terpaksa ditolak dan gagal melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.

Ketua Forum Peduli ABK Berau, Agustam mengungkapkan bahwa kapasitas sekolah tersebut telah melebihi batas maksimal. Saat ini, SLB Berau sudah menampung 250 siswa, dengan hanya 14 orang guru pengajar. Kondisi ini membuat perbandingan guru dan murid sangat timpang, yakni satu guru mengajar hingga 20 siswa atau lebih. Sedangkan, idealnya, satu guru hanya membimbing tiga hingga delapan siswa ABK.

"Bahkan tahun ini kami menolak siswa baru yang mendaftar di luar waktu pendaftaran. Jumlahnya sekitar 20 anak. Tapi masalah utamanya bukan waktu, melainkan keterbatasan ruang dan tenaga pengajar," tutur Agustam beberapa waktu lalu.

Selain menolak siswa baru, ia juga menyampaikan bahwa SLB Berau saat ini juga tak bisa lagi menerima murid pindahan dari sekolah umum. Pasalnya, ia menyebut fenomena ini kerap terjadi satu hingga dua bulan setelah proses belajar mengajar dimulai.

"Biasanya setelah sebulan atau dua bulan sekolah umum berjalan, baru orang tua sadar kalau anaknya perlu pendidikan berbeda, lalu minta pindah ke SLB. Tapi sekarang itu juga tak bisa kami tampung. Ruang belajar tidak cukup, guru juga kewalahan," tambahnya.

Menurutnya kondisi ini pun akan memunculkan kekhawatiran yang serius, terutama soal hak pendidikan bagi anak ABK di Kabupaten Berau. Sementara itu, ia juga menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap pendidikan inklusif semakin tinggi seiring meningkatnya kesadaran orang tua akan kondisi anak mereka. 

"Hampir di setiap taman kanak-kanak (TK) di Berau, ditemukan tiga hingga lima anak berkebutuhan khusus," ujarnya.

Oleh karena itu, Agus berharap agar pemerintah dapat segera menyediakan fasilitas tambahan bagi ABK, termasuk sekolah, layanan kesehatan, dan pendampingan psikososial yang kembali menjadi sorotan.

"Kita berharap Pemkab Berau segera mengambil langkah cepat. Karena ini soal hak dasar anak-anak untuk mendapat pendidikan yang layak," tandasnya.

(Sf/Rs)