Penajam - Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengakui pengawasan terhadap pekerja pendatang masih menjadi tantangan dalam pengendalian malaria. Tidak seluruh pekerja yang masuk ke wilayah endemis menjalani pemeriksaan kesehatan sehingga berpotensi membawa dan menularkan penyakit.

Fungsional Entomologi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes PPU, Harjito Ponco Waluyo, mengatakan kondisi tersebut ditemukan saat penanganan kasus malaria di kawasan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, idealnya setiap pekerja yang datang menjalani survei migrasi atau skrining malaria. Hal itu, ujar Ponco, belum sepenuhnya dapat dilakukan karena pergerakan pekerja, terutama dari perusahaan subkontraktor, sulit dipantau.

"Kadang kami tidak mengetahui kapan mereka datang. Tahu-tahu mereka sudah bekerja di lokasi, sehingga tidak semuanya sempat dilakukan skrining," kata Ponco, Jumat (24/7/2026).

Ia mengatakan Dinkes sebenarnya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja. Namun, tidak semua perusahaan maupun subkontraktor bersedia bekerja sama.

"Sebagian perusahaan mendukung, tetapi masih ada subkontraktor yang sulit kami jangkau. Padahal ini untuk melindungi para pekerja mereka sendiri," ujarnya.

Selain skrining, Dinkes juga menjalankan program pengobatan pencegahan malaria bagi kelompok berisiko tinggi, seperti pencari kayu, pekebun, hingga pekerja perusahaan hutan tanaman industri di wilayah endemis.

Tahun ini Dinkes menargetkan 750 orang menerima pengobatan pencegahan pada Mobile Migrant Population (MMP) di wilayah endemis mulai Juli hingga September 2026.

Ponco menjelaskan sasaran program berada di wilayah yang dalam tiga tahun terakhir masih mencatat penularan malaria, meliputi kawasan Sotek, Km 41-65 yang berbatasan dengan Kabupaten Paser, serta wilayah Maridan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui tiga puskesmas, yakni Puskesmas Sotek, Puskesmas Waru, dan Puskesmas Maridan. Sebelum menerima obat pencegahan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan malaria untuk memastikan kondisi kesehatannya.

Menurut Ponco, hingga Juli 2026 Dinkes mencatat 92 kasus malaria di PPU. Jumlah tersebut diharapkan tetap lebih rendah dibandingkan tahun lalu seiring penguatan skrining dan pengobatan pencegahan di wilayah endemis.

(Sf/Rs)