Samarinda - Meski kerap dianggap tak meninggalkan proyek monumental selama 5 tahun memimpin Kalimantan Timur (Kaltim), nyatanya Isran Noor tak benar-benar tinggal diam selepas purnatugas. Sebuah program bertajuk Rumah Layak Huni (RLH) yang dikelola Badan Pengelola (BP) RLH menjadi buktinya. 

Dalam sambutan pada seremoni pisah sambut dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim di Plenary Hall, kawasan GOR Kadrie Oening Samarinda Rabu 4 Oktober 2023 lalu, Isran bahkan percaya diri menargetkan total 5 ribu unit RLH terbangun. 

Mekanisme pembangunan RLH juga terbilang cerdik. Alih-alih pakai dana APBD atau APBN, Isran melalui BP RLH membuat mekanisme penggunaan dana Corporate Social Responsbility (CSR) alias dana sosial dari perusahaan atau pihak swasta, guna mendanai program ini. 

Kepala BP RLH Kaltim M Taufik Fauzi menjelaskan, hingga pekan pertama Oktober 2023, pihaknya telah menerima duit untuk pembangunan total 258 unit RLH, di mana setiap unitnya dibangun dengan biaya total Rp115 juta. 

"Yang sudah realisasi di lapangan itu 242 unit. Rata-rata per kabupaten/kota itu 50 unit, total 508 unit untuk 10 kabupaten/kota. Dan yang sudah realisasi 50 unit itu di Samarinda," ungkap Taufik, kepada Seputar Fakta.

Dari duit Rp115 juta untuk setiap unit itu, kata Taufik. Direalisasikan ke dalam dua tipe bangunan rumah. Tipe 36 untuk bangunan beton, dan tipe 45 untuk bangunan dengan konstruksi kayu. 

"Kalau dia (lahannya) berair dia kayu. Dan yang istimewa, ini dikerjakan oleh TNI jadi ini (hasil pekerjaan bangunannya) bagus," tukas Taufik.

Kerjasama dengan TNI, kata Taufik sengaja dilakukan agar proses pekerjaan fisik bangunan menjadi lebih maksimal. Selain itu, jejaring TNI yang relatif lebih merata di kabupaten/kota di Kaltim, dianggap akan semakin memudahkan dalam proses verifikasi calon penerima. 

Masyarakat calon penerima, kata Taufik wajib memiliki lahan yang akan dibangun rumah, dengan dokumen kepemilikan formal. "Lahan itu jadi salah satu persyaratan utama. Minimal PPAT, atau yang dari warisan diperkuat dengan (pernyataan pengesahan) pejabat setempat," beber Taufik. 

Asesmen calon penerima bantuan RLH, disebut Taufik dilakukan secara bertahap. Mulai dari usulan dari tingkat RT, Kelurahan hingga bupati/wali kota yang melalui dinas perumahan dan permukiman, lalu diverifikasi oleh BPR RLH bersama tim dari  Kodam VI Mulawarman.

Kontribusi Pihak Swasta

Program RLH, menyandarkan pembiayaan dari pihak swasta. Dalam hal ini, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim. Berdasarkan data yang dimiliki BP RLH Kaltim, sejumlah perusahaan besar sudah menunjukkan kontribusinya. Meskipun, disebut oleh Ketua BP RLH bahwa tak sedikit perusahaan yang belum memberikan respons, meski telah disurati untuk ikut terlibat dalam program ini. 

Taufik, membeber bahwa perusahaan yang dimaksud kebanyakan merupakan perusahaan asing, dari sektor pertambangan dan perkebunan. Untuk itu, ia berharap pelaku dunia usaha dengan skala besar di Kaltim untuk berpartisipasi dalam program ini. 

"Pak Isran berharap kontribusi pihak swasta ini penuh. Karena ini untuk masyarakat miskin,  meningkatkan taraf hidup dengan memiliki rumah yang layak huni. Tapi kalau yang tidak terlibat ya kami tidak bisa beri sanksi. Kami tidak sampai ke sana," jelas Taufik. 

Taufik membeber, sejauh ini PT Pertamina (Persero) merupakan penyumbang terbesar dengan bantuan total 50 unit. Disusul PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan 40 unit RLH. Selanjutnya, ada PT Bankaltimtara, dengan bantuan 30 unit RLH, diikuti Bayan Group dan PT Ganda Alam Makmur dengan bantuan masing-masing 25 unit RLH, serta PT Pupuk Kaltim dengan bantuan sebanyak 18 unit RLH.

Sektor perbankan nasional, kata Taufik juga tercatat turut memberi bantuan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah memberi bantuan untuk 5 unit RLH. Angka tersebut, kata Taufik akan terus bertambah, lantaran pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai perusahaan yang ada di Kaltim. 

Ia juga menyebut, bahwa program ini akan terus berjalan tanpa ada batasan waktu. "Banyak perusahaan asing yang sulit dihubungi, kami belum menyentuh ke mereka. Ada beberapa yang sudah kami komunikasikan, tapi belum dapat respons," pungkas Taufik.(*)

(Sf/Rs)