Samarinda — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan akan mengambil alih pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi 51 ribu warga mulai Agustus 2026, menyusul keputusan Pemprov Kaltim yang mengembalikan pembiayaan peserta kepada pemerintah kabupaten/kota.

Untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan, pemkot menyiapkan anggaran sekitar Rp22 miliar per tahun, meski di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi APBD.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah agar masyarakat tetap memperoleh jaminan layanan kesehatan tanpa terputus.

"Kami telah melakukan pembicaraan dengan BPJS, pembicaraan awal dengan unsur pemerintah. Karena dengan kembalinya itu, maka kita harus menyiapkan dana kurang lebih Rp22 miliar setiap tahun. Ini yang harus kita telan, karena provinsi sudah mengembalikan untuk kita biayai," ujar Andi Harun, Kamis (30/7/2026).

Ia menegaskan, alasan pemprov mengembalikan pembiayaan peserta bukan lagi menjadi fokus pembahasan pemkot. Yang terpenting, kata dia, pelayanan kesehatan masyarakat Samarinda tidak boleh terganggu.

"Karena ini warga Samarinda, kami di Pemerintah Kota walaupun dalam keadaan serba terbatas di tengah efisiensi APBD seperti ini, tapi itu tanggung jawab. Seberapa pun beratnya beban itu, kami harus ambil tanggung jawab itu. Karena ini menyangkut pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan bagi warga Kota Samarinda," tegasnya.

Andi menjelaskan, berdasarkan skema yang disampaikan Pemprov Kaltim, sekitar 49 ribu peserta akan dikembalikan pembiayaannya kepada Pemkot, sementara sekitar 1.700 peserta masih direncanakan tetap ditanggung provinsi.

Namun, Pemkot Samarinda mempertimbangkan agar seluruh peserta, termasuk sekitar 1.700 orang tersebut, juga dialihkan menjadi tanggungan pemerintah kota demi mempermudah administrasi.

"Dari 51.000 itu dikembalikan kurang lebih 49.000. Yang rencana akan dibiayai provinsi hanya sekitar 1.700. Karena yang tertinggal hanya kurang lebih 1.700, menurut kami terlalu tanggung. Jadi kami mempertimbangkan untuk membiayai semuanya, 51.000 itu. Tidak usah ada yang tersisa lagi di provinsi, biar administrasinya rapi dan semuanya dibiayai oleh kota," jelasnya.

Menurut Andi, pengambilalihan pembiayaan akan dimulai pada Agustus 2026. Hingga Juli, pembiayaan peserta masih menjadi tanggung jawab pemprov sesuai surat yang telah diterbitkan.

"Dalam suratnya provinsi, kemungkinan sampai bulan Juli dibiayai provinsi, kita mulai membiayainya di bulan Agustus. Awalnya kami berharap tetap dibiayai oleh provinsi. Tapi karena pemerintah provinsi sudah mengambil keputusan final bersama dengan Kukar, Bontang dan beberapa daerah lain, ya kami tidak punya argumentasi lagi. Kami ambil alih tanggung jawab itu," katanya.

Pemkot Samarinda saat ini tengah menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 agar proses pengalihan berjalan tanpa mengganggu keberlangsungan layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.

Andi berharap polemik mengenai pengalihan pembiayaan tersebut tidak lagi berlarut-larut dan seluruh pihak dapat fokus memastikan warga tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

"Sekarang kita sedang menghadapi APBD Perubahan dan APBD 2027. Ya sudah, polemiknya berhenti. Yang terpenting, pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan dan menjadi tanggung jawab pemerintah," pungkasnya.

(Sf/Lo)