Seputar Fakta

    Seputar Kaltim

    Siapkan Guru Pembimbing Khusus, Samarinda Kejar Sekolah Inklusi yang Siap Layani ABK

    Penulis:Sherly Maylinda Putri|Redaktur:Lodya A
    18 November 2026 pukul 19:17 WITA

    Kepala UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Samarinda, Moehamad Goufur. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Dinas Pendidikan Kota Samarinda terus menyiapkan guru pembimbing khusus (GPK) untuk sekolah inklusi. Bimbingan teknis (Bimtek) itu ditujukan bagi guru yang menangani evaluasi dan pendampingan anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah.

    Kepala UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Samarinda, Moehamad Goufur, mengatakan saat ini seluruh sekolah di Samarinda wajib menjadi sekolah inklusi dan menerima ABK. Karena itu, guru di sekolah harus disiapkan agar mampu mengantisipasi kebutuhan siswa di kelas.

    "Bimtek ini diperuntukkan untuk guru-guru GPK, yaitu guru pembimbing khusus yang ada di sekolah-sekolah inklusi. Sekarang semua sudah inklusi, wajib untuk inklusi dan menerima anak-anak berkebutuhan khusus," ujar Goufur.

    Ia menegaskan GPK berbeda dengan guru Bimbingan Konseling (BK). Guru BK menangani persoalan perilaku, kenakalan siswa, hingga persoalan keluarga yang terbawa ke sekolah. Sementara GPK khusus menangani anak berkebutuhan khusus, seperti autis dan hambatan lainnya.

    "Kalau BK itu permasalahan kenakalan anak di sekolah, permasalahan perilaku, keluarga yang dibawa ke sekolah. Kalau kita di sini hanya melayani anak-anak yang kekhususan saja," katanya.

    Setiap sekolah diwajibkan memiliki GPK. Kewajiban itu bukan sekadar perwakilan, melainkan penunjukan resmi. Guru umum, guru kelas, maupun guru mata pelajaran wajib menjadi GPK agar pendampingan ABK tidak terputus saat siswa naik kelas.

    "Setiap satu sekolah itu diwajibkan guru di sana, guru umum atau guru kelas ataupun guru mapel, itu wajib menjadi GPK. Kalau di kelas 1 ada GPK-nya, kalau kelas 2 tidak ada GPK-nya, otomatis ada kesulitan sendiri nanti mengatasi anak-anak seperti itu," ucapnya.

    Ke depan, program tersebut menargetkan wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 menjadi GPK. Mereka akan ditunjuk kepala sekolah dan mendapat bimbingan teknis dari PLDPI.

    Program ini sudah berjalan sejak 2023. Lebih dari 1.000 guru pembimbing khusus telah dilatih. Pada 2024 dan 2025 kegiatan tetap terlaksana, namun pada 2026 Bimtek belum dapat dilaksanakan karena anggaran kosong.

    "Realisasi itu kita sudah dari tahun 2023 itu sudah kita latih sekitar seribu lebih guru pembimbing khusus. 2026 ini aja yang belum, karena kemarin anggaran kita kosong," bebernya.

    Meski begitu, pada 2026 telah dilaksanakan In House Training (IHT) untuk 40 sekolah rujukan atau sekolah model inklusi.

    "Yang tidak dilaksanakan itu hanya tahun 2026 saja. Kemarin sudah ada 40 sekolah, sekolah rujukan atau model itu yang sudah kita IHT-kan," ungkapnya.

    Pendataan sekolah dan guru yang sudah mengikuti Bimtek kini sedang dihimpun ulang. Wali Kota Samarinda meminta laporan pendataan tersebut sebagai dasar pelaksanaan program ke depan.

    "Insyaallah minggu-minggu ini kita akan mengakomodir masalah ini, termasuk data sekolah yang sudah di Bimtek, guru-guru yang sudah di Bimtek," tuturnya.

    Rencana lanjutan akan dilaksanakan pada 1 sampai 3 Desember untuk 265 sekolah. Kegiatan itu berlanjut pada 4 Desember dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Arutala.

    Dalam layanan asesmen, PLDPI didukung empat psikolog profesi dan tujuh asesor. Orang tua yang datang bersama anak akan diarahkan untuk asesmen terlebih dahulu sebelum anak mendapat terapi sesuai kebutuhannya.

    "Sebelum mereka datang untuk diterapis, mereka harus asesmen dulu. Hasil asesmen itu nanti apa kebutuhannya. Jadi kunci intinya itu di tim asesmen," tambahnya.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Siapkan Guru Pembimbing Khusus, Samarinda Kejar Sekolah Inklusi yang Siap Layani ABK

    Penulis:Sherly Maylinda Putri|Redaktur:Lodya A
    18 November 2026 pukul 19:17 WITA

    Kepala UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Samarinda, Moehamad Goufur. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Dinas Pendidikan Kota Samarinda terus menyiapkan guru pembimbing khusus (GPK) untuk sekolah inklusi. Bimbingan teknis (Bimtek) itu ditujukan bagi guru yang menangani evaluasi dan pendampingan anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah.

    Kepala UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Samarinda, Moehamad Goufur, mengatakan saat ini seluruh sekolah di Samarinda wajib menjadi sekolah inklusi dan menerima ABK. Karena itu, guru di sekolah harus disiapkan agar mampu mengantisipasi kebutuhan siswa di kelas.

    "Bimtek ini diperuntukkan untuk guru-guru GPK, yaitu guru pembimbing khusus yang ada di sekolah-sekolah inklusi. Sekarang semua sudah inklusi, wajib untuk inklusi dan menerima anak-anak berkebutuhan khusus," ujar Goufur.

    Ia menegaskan GPK berbeda dengan guru Bimbingan Konseling (BK). Guru BK menangani persoalan perilaku, kenakalan siswa, hingga persoalan keluarga yang terbawa ke sekolah. Sementara GPK khusus menangani anak berkebutuhan khusus, seperti autis dan hambatan lainnya.

    "Kalau BK itu permasalahan kenakalan anak di sekolah, permasalahan perilaku, keluarga yang dibawa ke sekolah. Kalau kita di sini hanya melayani anak-anak yang kekhususan saja," katanya.

    Setiap sekolah diwajibkan memiliki GPK. Kewajiban itu bukan sekadar perwakilan, melainkan penunjukan resmi. Guru umum, guru kelas, maupun guru mata pelajaran wajib menjadi GPK agar pendampingan ABK tidak terputus saat siswa naik kelas.

    "Setiap satu sekolah itu diwajibkan guru di sana, guru umum atau guru kelas ataupun guru mapel, itu wajib menjadi GPK. Kalau di kelas 1 ada GPK-nya, kalau kelas 2 tidak ada GPK-nya, otomatis ada kesulitan sendiri nanti mengatasi anak-anak seperti itu," ucapnya.

    Ke depan, program tersebut menargetkan wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 menjadi GPK. Mereka akan ditunjuk kepala sekolah dan mendapat bimbingan teknis dari PLDPI.

    Program ini sudah berjalan sejak 2023. Lebih dari 1.000 guru pembimbing khusus telah dilatih. Pada 2024 dan 2025 kegiatan tetap terlaksana, namun pada 2026 Bimtek belum dapat dilaksanakan karena anggaran kosong.

    "Realisasi itu kita sudah dari tahun 2023 itu sudah kita latih sekitar seribu lebih guru pembimbing khusus. 2026 ini aja yang belum, karena kemarin anggaran kita kosong," bebernya.

    Meski begitu, pada 2026 telah dilaksanakan In House Training (IHT) untuk 40 sekolah rujukan atau sekolah model inklusi.

    "Yang tidak dilaksanakan itu hanya tahun 2026 saja. Kemarin sudah ada 40 sekolah, sekolah rujukan atau model itu yang sudah kita IHT-kan," ungkapnya.

    Pendataan sekolah dan guru yang sudah mengikuti Bimtek kini sedang dihimpun ulang. Wali Kota Samarinda meminta laporan pendataan tersebut sebagai dasar pelaksanaan program ke depan.

    "Insyaallah minggu-minggu ini kita akan mengakomodir masalah ini, termasuk data sekolah yang sudah di Bimtek, guru-guru yang sudah di Bimtek," tuturnya.

    Rencana lanjutan akan dilaksanakan pada 1 sampai 3 Desember untuk 265 sekolah. Kegiatan itu berlanjut pada 4 Desember dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Arutala.

    Dalam layanan asesmen, PLDPI didukung empat psikolog profesi dan tujuh asesor. Orang tua yang datang bersama anak akan diarahkan untuk asesmen terlebih dahulu sebelum anak mendapat terapi sesuai kebutuhannya.

    "Sebelum mereka datang untuk diterapis, mereka harus asesmen dulu. Hasil asesmen itu nanti apa kebutuhannya. Jadi kunci intinya itu di tim asesmen," tambahnya.

    (Sf/Lo)