Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mengebut pembangunan jalan penghubung antara Bongan di Kutai Barat dan Sotek di Penajam Paser Utara (PPU).

Proyek krusial ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim, yang diprioritaskan untuk membuka akses vital menuju jantung IKN.

Saat ini, fokus utama Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim adalah mematangkan perencanaan. 

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Pera Kaltim, Hariadi Purwatmoko, menjelaskan bahwa tahap ini adalah kunci sebelum alat berat mulai bekerja.

“Tahun ini kami fokus finalisasi desain jalannya. Ini harus tuntas dan akurat. Untuk pelaksanaan fisiknya, rencananya tahun depan sudah mulai dikerjakan, mungkin akan dialokasikan sebagian anggarannya di awal,” ungkap Hariadi di Samarinda, Senin (10/11/2025).

Tak hanya desain teknis, Hariadi menegaskan bahwa Pemprov juga bergerak cepat dalam menyiapkan segala dokumen pendukung agar pembangunan berjalan mulus tanpa hambatan hukum. Ini mencakup penyelesaian dokumen lingkungan serta pengadaan lahan.

"Saat ini memang masih dalam tahap persiapan dan perencanaan total. Nanti urusan pengadaan tanah dan dokumen lingkungan akan kami gas lebih lanjut tahun depan," jelasnya.

Meski rincian anggaran pembangunan fisik belum didiskusikan secara mendalam, masuknya proyek Bongan-Sotek ke dalam program prioritas daerah sesuai RPJMD Kaltim. 

Hariadi menjamin setiap tahapan persiapan berjalan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Guna memastikan skema pembangunan yang paling optimal, terutama karena proyek ini bersinggungan langsung dengan kepentingan nasional IKN, Pemprov Kaltim tidak akan bekerja sendirian.

Hariadi menuturkan, mekanisme pelaksanaan di lapangan, termasuk skema pendanaan dan teknis kerja sama, akan dibahas lebih lanjut di tingkat pimpinan daerah Kaltim.

“Kalau kami di bidang teknis fokus menyiapkan desain tahun ini. Selanjutnya, pimpinan akan berkomunikasi intens dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) maupun Kementerian PUPR untuk menentukan mekanisme kerja sama yang paling efektif,” pungkasnya.

(Sf/Rs)