Setuju Pilkada Mahal, Seno Aji Senyum Tipis saat Ditanya Biaya Pencalonan

    Seputarfakta.com - Maulana -

    Seputar Kaltim

    09 Januari 2026 12:13 WIB

    Wakil Gubernur Kaltim, sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra, Seno Aji saat diwawancara. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)

    Samarinda - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memanas.

    Isu ini bergulir kencang setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya ongkos politik yang membebani negara dan kandidat, serta potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim memberikan respons tegas namun cair terkait isu ini saat ditemui di Samarinda, Jumat (9/1/2026).

    Secara garis besar, Seno menyatakan sikap tegak lurus dengan arahan pusat. Menurutnya jika pimpinan partai di tingkat pusat termasuk Ketua Umum dan Sekjen Gerindra sudah memberikan pandangan, maka kader di daerah wajib mengikuti.

    "Apalagi saya Ketua DPD Gerindra, tentu kami mengikuti pandangan partai. Secara ongkos politik kan mahal ini. Untuk pemilu saja, KPU, Bawaslu kita butuh biaya cukup besar," ujar Seno.

    Tak hanya biaya penyelenggaraan, Seno juga menyoroti beban berat yang dipikul para kontestan. “Belum lagi para calon-calon tersebut tentu saja harus merogoh kocek lebih dalam lagi," tambahnya dengan nada serius.

    Namun suasana wawancara mendadak berubah jenaka di ujung sesi ketika awak media melempar pertanyaan menggelitik. "Apakah kemarin (biaya pilkada bapak) mahal juga?,” tanya salah satu wartawan. 

    Seno Aji yang baru saja memenangkan kontestasi Pilgub Kaltim mendampingi Rudy Mas'ud ini hanya tersenyum simpul. "Oh, nggak lah," jawabnya singkat meninggalkan tawa di antara para jurnalis.

    Pernyataan Seno Aji yang mendukung evaluasi Pilkada langsung ini tentu menarik jika dibedah dari peta kekuatan politik Partai Gerindra di Benua Etam usai Pemilu 2024 lalu. 

    Jika pemilihan kepala daerah benar-benar dikembalikan ke tangan DPRD, Gerindra Kaltim berada di posisi yang sangat strategis, bahkan dominan.

    Berdasarkan data hasil Pileg 2024, Partai Gerindra berhasil mengukuhkan diri sebagai kekuatan politik papan atas di Kaltim.

    Di DPRD Kaltim, Gerindra sukses mengamankan 10 kursi. Jumlah ini menempatkan mereka sebagai partai peraih kursi terbanyak kedua setelah Golkar, yang menjadikan posisi tawar mereka sangat tinggi dalam pengambilan keputusan di Karang Paci.

    Kekuatan Gerindra semakin nyata ketika melihat sebaran di 10 kabupaten/kota. Partai besutan Prabowo Subianto ini berhasil mendudukkan kadernya di kursi pimpinan dewan di mayoritas wilayah. 

    Samarinda, Partai Gerindra memegang palu Ketua DPRD dengan perolehan sembilan kursi, mengalahkan dominasi partai lain di ibu kota provinsi.

    Mahakam Ulu, Gerindra menyapu bersih dan menjadi Ketua DPRD dengan dominasi mutlak delapan kursi.

    Paser dapat mengisi posisi unsur pimpinan (Wakil Ketua) dengan perolehan yang signifikan.

    Kutai Kartanegara juga menempatkan kadernya sebagai unsur pimpinan (Wakil Ketua) di tengah persaingan ketat dengan PDIP dan Golkar.

    Balikpapan dan Bontang, Gerindra tetap memiliki fraksi gemuk yang mampu menjadi penentu kebijakan (King Maker) di parlemen kota.

    Tak hanya di legislatif, kekuatan eksekutif Gerindra di Kaltim juga solid. Selain Seno Aji yang kini duduk sebagai Wakil Gubernur Kaltim, kader terbaik Gerindra lainnya, Andi Harun kembali terpilih memimpin Kota Samarinda untuk periode kedua. 

    Baru-baru ini kekuatan politik Partai Gerindra bertambah, masuknya nama-nama tak asing seperti Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman. Selain itu juga ada Mudyat Noor, Bupati PPU yang juga bergabung di Partai kepala garuda ini.

    Dengan peta kekuatan Gurita Gerindra yang merata dari provinsi hingga kabupaten/kota ini, wajar jika kader di daerah menyambut positif wacana pemilihan via DPRD. 

    Dengan jumlah kursi yang signifikan, Gerindra memiliki tiket emas untuk menentukan siapa kepala daerah yang akan duduk, tanpa harus melalui proses kampanye terbuka yang memakan biaya fantastis.

    Meski demikian, Seno Aji menutup pernyataannya dengan diplomatis. Ia berharap apapun keputusan yang diambil pemerintah pusat nanti, semata-mata demi kebaikan demokrasi dan efisiensi anggaran negara.

    "Ini satu hal baik yang dilontarkan pak presiden dan ketua-ketua partai. Mudah-mudahan ke depan menjadikan hal yang baik untuk semuanya," pungkasnya.

    (Sf/Lo)

    Tim Editorial

    Connect With Us

    Copyright @ 2023 seputarfakta.com.
    All right reserved

    Kategori

    Informasi

    Setuju Pilkada Mahal, Seno Aji Senyum Tipis saat Ditanya Biaya Pencalonan

    Seputarfakta.com - Maulana -

    Seputar Kaltim

    09 Januari 2026 12:13 WIB

    Wakil Gubernur Kaltim, sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra, Seno Aji saat diwawancara. (Foto: Maulana/seputarfakta.com)

    Samarinda - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memanas.

    Isu ini bergulir kencang setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya ongkos politik yang membebani negara dan kandidat, serta potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim memberikan respons tegas namun cair terkait isu ini saat ditemui di Samarinda, Jumat (9/1/2026).

    Secara garis besar, Seno menyatakan sikap tegak lurus dengan arahan pusat. Menurutnya jika pimpinan partai di tingkat pusat termasuk Ketua Umum dan Sekjen Gerindra sudah memberikan pandangan, maka kader di daerah wajib mengikuti.

    "Apalagi saya Ketua DPD Gerindra, tentu kami mengikuti pandangan partai. Secara ongkos politik kan mahal ini. Untuk pemilu saja, KPU, Bawaslu kita butuh biaya cukup besar," ujar Seno.

    Tak hanya biaya penyelenggaraan, Seno juga menyoroti beban berat yang dipikul para kontestan. “Belum lagi para calon-calon tersebut tentu saja harus merogoh kocek lebih dalam lagi," tambahnya dengan nada serius.

    Namun suasana wawancara mendadak berubah jenaka di ujung sesi ketika awak media melempar pertanyaan menggelitik. "Apakah kemarin (biaya pilkada bapak) mahal juga?,” tanya salah satu wartawan. 

    Seno Aji yang baru saja memenangkan kontestasi Pilgub Kaltim mendampingi Rudy Mas'ud ini hanya tersenyum simpul. "Oh, nggak lah," jawabnya singkat meninggalkan tawa di antara para jurnalis.

    Pernyataan Seno Aji yang mendukung evaluasi Pilkada langsung ini tentu menarik jika dibedah dari peta kekuatan politik Partai Gerindra di Benua Etam usai Pemilu 2024 lalu. 

    Jika pemilihan kepala daerah benar-benar dikembalikan ke tangan DPRD, Gerindra Kaltim berada di posisi yang sangat strategis, bahkan dominan.

    Berdasarkan data hasil Pileg 2024, Partai Gerindra berhasil mengukuhkan diri sebagai kekuatan politik papan atas di Kaltim.

    Di DPRD Kaltim, Gerindra sukses mengamankan 10 kursi. Jumlah ini menempatkan mereka sebagai partai peraih kursi terbanyak kedua setelah Golkar, yang menjadikan posisi tawar mereka sangat tinggi dalam pengambilan keputusan di Karang Paci.

    Kekuatan Gerindra semakin nyata ketika melihat sebaran di 10 kabupaten/kota. Partai besutan Prabowo Subianto ini berhasil mendudukkan kadernya di kursi pimpinan dewan di mayoritas wilayah. 

    Samarinda, Partai Gerindra memegang palu Ketua DPRD dengan perolehan sembilan kursi, mengalahkan dominasi partai lain di ibu kota provinsi.

    Mahakam Ulu, Gerindra menyapu bersih dan menjadi Ketua DPRD dengan dominasi mutlak delapan kursi.

    Paser dapat mengisi posisi unsur pimpinan (Wakil Ketua) dengan perolehan yang signifikan.

    Kutai Kartanegara juga menempatkan kadernya sebagai unsur pimpinan (Wakil Ketua) di tengah persaingan ketat dengan PDIP dan Golkar.

    Balikpapan dan Bontang, Gerindra tetap memiliki fraksi gemuk yang mampu menjadi penentu kebijakan (King Maker) di parlemen kota.

    Tak hanya di legislatif, kekuatan eksekutif Gerindra di Kaltim juga solid. Selain Seno Aji yang kini duduk sebagai Wakil Gubernur Kaltim, kader terbaik Gerindra lainnya, Andi Harun kembali terpilih memimpin Kota Samarinda untuk periode kedua. 

    Baru-baru ini kekuatan politik Partai Gerindra bertambah, masuknya nama-nama tak asing seperti Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman. Selain itu juga ada Mudyat Noor, Bupati PPU yang juga bergabung di Partai kepala garuda ini.

    Dengan peta kekuatan Gurita Gerindra yang merata dari provinsi hingga kabupaten/kota ini, wajar jika kader di daerah menyambut positif wacana pemilihan via DPRD. 

    Dengan jumlah kursi yang signifikan, Gerindra memiliki tiket emas untuk menentukan siapa kepala daerah yang akan duduk, tanpa harus melalui proses kampanye terbuka yang memakan biaya fantastis.

    Meski demikian, Seno Aji menutup pernyataannya dengan diplomatis. Ia berharap apapun keputusan yang diambil pemerintah pusat nanti, semata-mata demi kebaikan demokrasi dan efisiensi anggaran negara.

    "Ini satu hal baik yang dilontarkan pak presiden dan ketua-ketua partai. Mudah-mudahan ke depan menjadikan hal yang baik untuk semuanya," pungkasnya.

    (Sf/Lo)