Samarinda - Realisasi atau serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2025 diprediksi akan menghadapi tantangan berat untuk bisa melampaui capaian tahun sebelumnya yang mencapai 92 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengakui bahwa kondisi tahun ini tidak bisa disandingkan begitu saja (apple to apple) dengan tahun lalu.

Ahmad Muzakkir menjelaskan bahwa ada beberapa faktor teknis yang membuat pergerakan anggaran tahun ini berbeda. Salah satu alasan utamanya adalah adanya kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah provinsi.

"Pertama, memang posisi 2025 itu kita ada efisiensi, ada instruksi Gubernur," ujar Muzakkir ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (29/12/2025),

Sebagai pembanding, realisasi APBD tahun lalu berhasil menyentuh angka 92 persen. Sementara untuk tahun ini, pihak BPKAD belum bisa memastikan apakah angka tersebut mampu disamai atau dilampaui, mengingat proses penghitungan masih berjalan hingga detik-detik terakhir tahun ini.

Selain faktor efisiensi, Muzakkir menyoroti kendala teknis di awal tahun yang cukup signifikan. Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan pada Desember 2024 lalu memaksa penundaan proses pengadaan barang dan jasa.

"Otomatis itu (kegiatan) running-nya di bulan April semua. Jadi proses ini kita kudu (menyesuaikan)," jelasnya.

Dengan waktu efektif yang baru dimulai pada bulan April, Muzakkir menilai jika realisasi tahun ini mampu menyamai angka tahun lalu saja, itu sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Target Pak Gubernur itu di atas 90 persen untuk realisasi. Tapi kalau berdasarkan kinerja yang ada, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini enggak apple to apple," tambahnya.

Meski demikian, BPKAD Kaltim tetap menjaga optimisme agar serapan bisa menembus angka psikologis 90 persen. Hingga Senin siang, ratusan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari berbagai dinas masih terus masuk dan diproses di kantor BPKAD.

"Kami masih optimis di 90 persen, tetapi optimisme ini kan harus ditunjang oleh data dari masing-masing SKPD. Tadi saya baru keluar kantor, mungkin ada 100 lebih pengajuan pembayaran yang masuk," pungkasnya.

(Sf/Rs)