Seputar Kaltim

    Serapan Anggaran PPU Semester I 2025 Baru Capai 27,4 Persen, Terkendala Inpres dan Penundaan Kegiatan

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    05 Agustus 2025 pukul 20:53 WITA

    Kepala BKAD PPU, Muhajir (Foto: Agus Saputra/Seputarfakta.com)

    Penajam - Serapan anggaran perangkat daerah di Penajam Paser Utara (PPU) selama Januari-Juni 2025 masih rendah.

    Berdasarkan data yang dihimpun Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) PPU, realisasi anggaran baru mencapai 27,4 persen.

    Angka itu dianggap masih jauh dari batas normal serapan anggaran yang ditargetkan mencapai 50 persen selama satu semester.

    “Memang sih serapan anggaran kita ini rendah, tapi ini lebih dari sisi keuangan bukan fisik,” ucap Kepala BKAD PPU, Muhajir, Selasa (5/8/2025).

    Ia mengungkap ada beberapa faktor yang menghambat serapan anggaran. Salah satunya terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 terkait Efisiensi Anggaran hingga kebijakan penundaan pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalamnya.

    Akibatnya pemerintah daerah (pemda) harus menunggu penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terlebih dahulu sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

    “Terbitnya Inpres itu membuat kita harus meramu ulang (susun kegiatan), sehingga itu yang menjadi faktor keterlambatan realisasi anggaran kita dan karena menunggu perkada terbit baru kita running semua,” bebernya.

    Meski begitu Muhajir memastikan kegiatan fisik di lapangan tetap berjalan sesuai perencanaan, khususnya proyek-proyek di DPUPR dan Perkimtan.

    “Kalau realisasi fisiknya masih running, sama seperti yang kita sampaikan saat radalok kemarin. Jadi secara fisik itu lebih tinggi dari pada realisasi keuangannya,” terangnya.

    Ia menyebut rendahnya serapan keuangan juga disebabkan kurang maksimalnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. 

    Kata dia, pihaknya kini masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat agar proses pembayaran kepada pihak ketiga bisa segera dilakukan.

    “Pada saatnya nanti kalau dana sudah disalurkan, ya kita langsung lakukan proses pembayaran,” ujarnya.

    Muhajir mengaku optimis target serapan anggaran akan tercapai saat akhir tahun,  mengingat tren tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan menjelang akhir tahun.

    “Kegiatan tetap berjalan di OPD masing-masing. Mudah-mudahan nanti alokasi dan penyalurannya bisa segera berkesesuaian, karena kita tetap harus bayar semuanya,” tandasnya.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Serapan Anggaran PPU Semester I 2025 Baru Capai 27,4 Persen, Terkendala Inpres dan Penundaan Kegiatan

    Penulis:Agus Saputra|Redaktur:Lodya A
    05 Agustus 2025 pukul 20:53 WITA

    Kepala BKAD PPU, Muhajir (Foto: Agus Saputra/Seputarfakta.com)

    Penajam - Serapan anggaran perangkat daerah di Penajam Paser Utara (PPU) selama Januari-Juni 2025 masih rendah.

    Berdasarkan data yang dihimpun Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) PPU, realisasi anggaran baru mencapai 27,4 persen.

    Angka itu dianggap masih jauh dari batas normal serapan anggaran yang ditargetkan mencapai 50 persen selama satu semester.

    “Memang sih serapan anggaran kita ini rendah, tapi ini lebih dari sisi keuangan bukan fisik,” ucap Kepala BKAD PPU, Muhajir, Selasa (5/8/2025).

    Ia mengungkap ada beberapa faktor yang menghambat serapan anggaran. Salah satunya terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 terkait Efisiensi Anggaran hingga kebijakan penundaan pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalamnya.

    Akibatnya pemerintah daerah (pemda) harus menunggu penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terlebih dahulu sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

    “Terbitnya Inpres itu membuat kita harus meramu ulang (susun kegiatan), sehingga itu yang menjadi faktor keterlambatan realisasi anggaran kita dan karena menunggu perkada terbit baru kita running semua,” bebernya.

    Meski begitu Muhajir memastikan kegiatan fisik di lapangan tetap berjalan sesuai perencanaan, khususnya proyek-proyek di DPUPR dan Perkimtan.

    “Kalau realisasi fisiknya masih running, sama seperti yang kita sampaikan saat radalok kemarin. Jadi secara fisik itu lebih tinggi dari pada realisasi keuangannya,” terangnya.

    Ia menyebut rendahnya serapan keuangan juga disebabkan kurang maksimalnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. 

    Kata dia, pihaknya kini masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat agar proses pembayaran kepada pihak ketiga bisa segera dilakukan.

    “Pada saatnya nanti kalau dana sudah disalurkan, ya kita langsung lakukan proses pembayaran,” ujarnya.

    Muhajir mengaku optimis target serapan anggaran akan tercapai saat akhir tahun,  mengingat tren tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan menjelang akhir tahun.

    “Kegiatan tetap berjalan di OPD masing-masing. Mudah-mudahan nanti alokasi dan penyalurannya bisa segera berkesesuaian, karena kita tetap harus bayar semuanya,” tandasnya.

    (Sf/Lo)