Seputar Kaltim

    Serapan Anggaran Kaltim Baru 52 Persen, Proyek Infrastruktur Dikebut Siang Malam Demi Hindari SiLPA

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    13 Oktober 2025 pukul 20:16 WITA

    Kepala BPKAD, Ahmad Muzakkir. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini berpacu dengan waktu untuk memaksimalkan penyerapan anggaran yang baru mencapai 52,61 persen jelang akhir tahun anggaran 2025.

    Sektor infrastruktur menjadi sorotan utama karena dinilai menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam keterlambatan realisasi keuangan.

    Untuk menghindari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), seluruh proyek fisik, terutama yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA), diperintahkan untuk dipercepat.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengungkapkan bahwa meski realisasi keuangan masih di angka 52,61 persen, progres fisik di lapangan sebenarnya sudah mencapai 66 persen.

    Pihaknya mengaku tetap optimis target penyerapan anggaran hingga akhir tahun dapat tercapai.

    "Kita posisi masih optimis dengan realisasi anggaran di akhir tahun. Kalau kita bandingkan, posisi kita di bulan ini sama, bahkan sedikit lebih baik dari tahun lalu," jelas Muzakkir di Samarinda, Senin (13/10/2025).

    Ia mengakui bahwa tantangan tahun ini lebih berat, salah satunya karena adanya tiga kali perubahan anggaran yang membuat start penyerapan menjadi sedikit lebih lambat dari jadwal.

    "Tantangannya berbeda. Tahun sekarang ada Inpres Nomor Satu, ada penyesuaian, dan kita melakukan perubahan sebanyak tiga kali. Sehingga kita memang start-nya agak lambat tapi sudah mulai ngebut di posisi sekarang," tambahnya.

    Muzakkir juga menyoroti bahwa mekanisme pembayaran dalam kontrak proyek infrastruktur turut mempengaruhi rendahnya serapan keuangan.

    Menurutnya, pembayaran baru bisa dilakukan sesuai progres fisik yang dilaporkan. Bahkan, ada beberapa kontraktor dengan kemampuan finansial yang kuat memilih untuk melakukan penagihan secara kumulatif di akhir proyek.

    Sejalan dengan itu, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima arahan untuk melakukan percepatan demi mengantisipasi terjadinya Silpa.

    Menurutnya, tidak ada cara lain selain menggenjot pengerjaan langsung di lapangan.

    "Semua mendekati akhir tahun ini otomatis pasti arahannya untuk percepatan. Caranya ya kita kejar dalam waktu yang tidak lama ini," tegas Aji.

    Aji membeberkan beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mengejar ketertinggalan. Langkah-langkah tersebut meliputi penambahan jumlah tenaga kerja, mobilisasi lebih banyak peralatan berat ke lokasi proyek, hingga pemberlakuan sistem kerja shift hingga malam hari.

    "Percepatannya pasti di lapangannya. Tidak ada jalan lain. Mulai dari penambahan tenaga kerja, peralatan, atau mungkin shift yang bisa sampai malam, yang tentunya menyesuaikan kondisi di lapangan," pungkasnya.

    (Sf/Rs)

    Seputar Kaltim

    Serapan Anggaran Kaltim Baru 52 Persen, Proyek Infrastruktur Dikebut Siang Malam Demi Hindari SiLPA

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    13 Oktober 2025 pukul 20:16 WITA

    Kepala BPKAD, Ahmad Muzakkir. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini berpacu dengan waktu untuk memaksimalkan penyerapan anggaran yang baru mencapai 52,61 persen jelang akhir tahun anggaran 2025.

    Sektor infrastruktur menjadi sorotan utama karena dinilai menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam keterlambatan realisasi keuangan.

    Untuk menghindari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), seluruh proyek fisik, terutama yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA), diperintahkan untuk dipercepat.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengungkapkan bahwa meski realisasi keuangan masih di angka 52,61 persen, progres fisik di lapangan sebenarnya sudah mencapai 66 persen.

    Pihaknya mengaku tetap optimis target penyerapan anggaran hingga akhir tahun dapat tercapai.

    "Kita posisi masih optimis dengan realisasi anggaran di akhir tahun. Kalau kita bandingkan, posisi kita di bulan ini sama, bahkan sedikit lebih baik dari tahun lalu," jelas Muzakkir di Samarinda, Senin (13/10/2025).

    Ia mengakui bahwa tantangan tahun ini lebih berat, salah satunya karena adanya tiga kali perubahan anggaran yang membuat start penyerapan menjadi sedikit lebih lambat dari jadwal.

    "Tantangannya berbeda. Tahun sekarang ada Inpres Nomor Satu, ada penyesuaian, dan kita melakukan perubahan sebanyak tiga kali. Sehingga kita memang start-nya agak lambat tapi sudah mulai ngebut di posisi sekarang," tambahnya.

    Muzakkir juga menyoroti bahwa mekanisme pembayaran dalam kontrak proyek infrastruktur turut mempengaruhi rendahnya serapan keuangan.

    Menurutnya, pembayaran baru bisa dilakukan sesuai progres fisik yang dilaporkan. Bahkan, ada beberapa kontraktor dengan kemampuan finansial yang kuat memilih untuk melakukan penagihan secara kumulatif di akhir proyek.

    Sejalan dengan itu, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima arahan untuk melakukan percepatan demi mengantisipasi terjadinya Silpa.

    Menurutnya, tidak ada cara lain selain menggenjot pengerjaan langsung di lapangan.

    "Semua mendekati akhir tahun ini otomatis pasti arahannya untuk percepatan. Caranya ya kita kejar dalam waktu yang tidak lama ini," tegas Aji.

    Aji membeberkan beberapa strategi yang akan ditempuh untuk mengejar ketertinggalan. Langkah-langkah tersebut meliputi penambahan jumlah tenaga kerja, mobilisasi lebih banyak peralatan berat ke lokasi proyek, hingga pemberlakuan sistem kerja shift hingga malam hari.

    "Percepatannya pasti di lapangannya. Tidak ada jalan lain. Mulai dari penambahan tenaga kerja, peralatan, atau mungkin shift yang bisa sampai malam, yang tentunya menyesuaikan kondisi di lapangan," pungkasnya.

    (Sf/Rs)