Samarinda – DPRD Kota Samarinda pada Rabu (26/3/2025) malam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda.  

Sebagai pimpinan sidang, Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah menegaskan bahwa dasar penyusunan LKPJ di antaranya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 2024 mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Samarinda.  

Dalam sidang itu ia berharap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sejalan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 

"Serta mampu menjawab perubahan sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi," ujar Helmi.  

Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, secara statistik, capaian pembangunan menunjukkan tren positif. 

Pertumbuhan ekonomi Samarinda meningkat dari 8,62 persen pada 2023 menjadi 8,66 persen pada 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Samarinda juga naik menjadi 83,11 dari 82,61 pada tahun sebelumnya, menjadikannya yang tertinggi di Kalimantan Timur.  

"Kita harus jujur bahwa tidak ada pembangunan yang sempurna. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dan tantangan yang semakin berat," kata Andi Harun.

Lebih lanjut, pria yang kerap disapa AH itu mengatakan, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kompleksitas permasalahan pembangunan dan sosial juga semakin tinggi. 

Hal itu menuntutnya untuk lebih berhati-hati dalam tata kelola keuangan agar setiap pendapatan dan belanja berorientasi pada kebutuhan masyarakat.  

Selain pertumbuhan ekonomi dan IPM yang menunjukan tren positif, realisasi pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Dari target Rp5,140 triliun, realisasi mencapai Rp5,177 triliun. 

Lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melebihi target, dari Rp875,018 miliar menjadi Rp973,187 miliar. Tak hanya itu, pendapatan lainnya juga meningkat, dari target Rp60 miliar menjadi Rp65,783 miliar. 

Di sisi belanja daerah, dari alokasi dana Rp5,726 triliun, realisasi mencapai Rp5,477 triliun atau 95,65 persen. Belanja ini mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.  

Sepanjang 2024, laju pertumbuhan penduduk Samarinda tercatat sebesar 2,25 persen. Dari 861.878 jiwa pada 2023, jumlah penduduk meningkat menjadi 881.225 jiwa pada akhir 2024. 

Peningkatan ini turut memengaruhi implementasi 10 program unggulan, di antaranya program Probebaya, Doctor on Call, serta bantuan peralatan dan sarana pendidikan.  

Dari aspek kesejahteraan, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 4,81 persen pada 2023 menjadi 4,3 persen pada 2024. Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 5,92 persen menjadi 5,75 persen.  

Samarinda juga mencatat berbagai prestasi di tingkat nasional. Pemerintah Kota Samarinda kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-10 kalinya berturut-turut. 

Selain itu, Samarinda mendapat penghargaan sebagai Kota Terbaik dari Kementerian Dalam Negeri serta predikat Kota Tangguh dari UK Food.  

"Penghargaan yang kita raih adalah bukti kerja keras kita semua, terutama masyarakat, seluruh OPD, dan stakeholder yang berkomitmen membangun Samarinda lebih baik," pungkasnya. 

(Sf/Rs)