Samarinda – Sekitar 50 hektare lahan pertanian di kawasan Makroman dan Serayu, Samarinda, terancam gagal panen jika dalam sepekan ke depan tidak mendapat tambahan pasokan air.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dampak kekeringan yang kini diantisipasi Pemerintah Kota Samarinda di tengah ancaman El Nino.

Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan ancaman puso tersebut telah masuk dalam pemetaan pemerintah dalam rapat mitigasi dampak El Nino bersama sejumlah OPD.

“Kalau gagal panen itu sudah menanam tapi kekurangan sumber air, lalu terjadi puso. Nah, itu saya dapat update terakhir di daerah Makroman/Serayu itu sekitar 50 hektare,” ujar Suwarso, Rabu (19/8/2026).

Menurut dia, lahan tersebut masih memiliki peluang diselamatkan apabila dalam waktu dekat turun hujan atau dilakukan rekayasa penyiraman untuk memenuhi kebutuhan air tanaman.

“Kalau dalam satu pekan ke depan tidak dapat hujan atau dengan sistem rekayasa penyiraman yang lain, ya mereka gagal panen,” ungkapnya.

Ancaman kekeringan tidak hanya menyasar tanaman pangan. Pemerintah juga tengah mengidentifikasi sejumlah lahan hortikultura yang berpotensi terdampak, termasuk tanaman sayuran dan cabai.

Suwarso mengatakan pemerintah belum menetapkan bentuk bantuan secara rinci. Masing-masing OPD terlebih dahulu diminta menyampaikan hasil identifikasi lapangan, termasuk lokasi lahan yang terancam gagal panen serta kebutuhan petani untuk mengantisipasi kekurangan air.

“Nanti kita laporkan ke Pak Wali dari hasil identifikasi, lahan-lahan pertanian mana yang kemungkinan mengalami kegagalan panen,” katanya.

Dari hasil pemetaan tersebut, pemerintah akan menentukan bentuk intervensi yang memungkinkan dilakukan.

Salah satu opsi yang muncul adalah pemanfaatan peralatan yang dimiliki pemerintah untuk membantu penyediaan air bagi lahan pertanian.

Namun, penanganan tetap akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Suwarso menegaskan pemerintah akan mengedepankan efisiensi anggaran dalam menangani dampak kekeringan.

“Sekali lagi, tetap kita berbasis efisiensi anggaran. Nah, kondisi seperti ini kan pemerintah akan hadir,” tegasnya.

Selain mengandalkan sarana milik OPD, Pemkot Samarinda juga membuka ruang kolaborasi dengan pihak lain, termasuk perusahaan yang memiliki peralatan yang dapat digunakan untuk membantu petani.

“Entah itu dengan menggerakkan beberapa peralatan yang dimiliki oleh OPD, entah itu dimiliki oleh perusahaan, ya ini pokoknya konsep kolaborasi ini kita gerakkan semuanya,” jelas Suwarso.

Langkah tersebut disiapkan untuk mencegah ancaman kekeringan berkembang menjadi gagal panen yang lebih luas.

Pemerintah kini masih mengumpulkan data dari masing-masing perangkat daerah sebelum menentukan lokasi dan bentuk intervensi yang akan dilakukan.

(Sf/Lo)