Samarinda - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2023, yang merupakan tahun keempat dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023. Artinya dalam perjalanan pemerintahan yang dipimpin oleh Isran Noor dan Hadi Mulyadi menunjukkan visi dan misi yang kuat dengan membawa nama Kaltim berdaulat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2023 mengungkapkan berbagai capaian yang telah diperoleh, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan citra dan wibawa serta kualitas hidup masyarakat.

Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik Malik, menyampaikan beberapa capaian kinerja urusan pelayanan dasar. Dari sektor pendidikan sangat menggembirakan dengan tingkat partisipasi pendidikan warga negara usia 16-18 tahun mencapai 96,35 persen. Adapun dari usia 4-18 tahun sebesar 81,36

Di sektor kesehatan, indeks pembangunan manusia mencatat peningkatan dengan rasio daya tampung RS Rujukan per 1.000 penduduk sebesar 1,73 persen. 

"Terdapat angka 100 persen untuk RS rujukan provinsi telah terakreditasi, yang mana dapat menjamin pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat, terutama dalam situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) di provinsi," papar Akmal.

Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terdapat peningkatan signifikan dalam pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Sebanyak 62,02 persen kawasan pemukiman rawan banjir telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir, dan 63,23 persen kawasan pemukiman di pantai rawan abrasi terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai.

Lebih lanjut, dalam sektor perumahan rakyat, capaian kinerja untuk perumahan yang sudah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) telah mencapai 100 persen. 

"Namun, masih terdapat tantangan dalam penanganan kawasan kumuh, dengan hanya 20,33 persen dari luas kawasan kumuh 10-15 hektare yang telah ditangani," tuturnya.

Dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), semua indikator mencapai 100 persen, termasuk penyelesaian gangguan trantibum, peraturan daerah (perda), dan penanganan pra bencana.

Capaian makro di sektor kesehatan mencatat angka yang menggembirakan dengan indeks pembangunan manusia sebesar 78,20, angka kemiskinan 6,11, tingkat pengangguran terbuka 5,31, pertumbuhan ekonomi 6,22, pendapatan per kapita 215,76, dan ketimpangan pendapatan yang diukur melalui rasio Gini sebesar 0,322.

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2024 terhadap LPPD Kaltim 2023 menunjukkan skor kinerja sebesar 3,5178, menempatkan Kaltim pada peringkat ke-6 dari 38 provinsi di Indonesia. 

"Prestasi ini menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh untuk laporan keuangan, yang merupaka kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2014," terangnya.

Populasi penduduk Kaltim telah mencapai 4.007.736 jiwa, menandakan pertumbuhan yang stabil. Dalam hal keuangan, realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah mencapai 92,40 persen, dengan dana yang terealisasi sebesar Rp23.394.789.785 dari total belanja Rp25.320.000.000.000 pada tahun 2023.

"Dengan kekuatan ini, Kaltim siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif," tutupnya.

(Sf/Rs)