Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting di wilayah Benua Etam. 

Melalui penguatan fungsi akar rumput, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan kembali peran 4.860 unit Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Dalam Dialog Publika TVRI Kaltim yang berlangsung di Samarinda pekan lalu, Wagub Seno Aji menekankan bahwa reaktivasi Posyandu bukan sekadar urusan kesehatan rutin, melainkan pilar utama dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan Kaltim.

"Ya benar, Posyandu akan diaktifkan kembali. Kurang lebih 4.860 unit di Kaltim diharapkan fungsinya betul-betul dimaksimalkan, sehingga manfaatnya besar untuk kesehatan masyarakat. Terutama bagi ibu hamil dan menyusui," tegas Seno Aji.

Menurutnya, Posyandu harus menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi stunting sejak dini. Dengan pengawasan ketat terhadap ibu hamil, pemerintah berharap setiap anak yang lahir di Kaltim tumbuh menjadi generasi yang sehat dan cerdas.

Selain sebagai pusat layanan, Posyandu diproyeksikan menjadi pusat data untuk memetakan sebaran kasus stunting. Pemerintah Provinsi akan memberikan perhatian lebih pada daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara (PPU).

"Kita akan berikan bantuan khusus bagi daerah yang angkanya masih tinggi, khususnya yang melampaui standar WHO. Kita akan intervensi dan menurunkan tim ahli secara langsung agar mengetahui apa penyebab utamanya di lapangan," tambahnya.

Rencana besar ini didukung penuh oleh Dinas Kesehatan Kaltim. Berdasarkan data teknis, tantangan utama saat ini adalah menghidupkan kembali 1.922 unit Posyandu yang saat ini berstatus tidak aktif dari total 4.860 unit yang ada.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan transisi ini berjalan cepat. 

Pemerintah provinsi akan lebih mudah melakukan intervensi gizi dan penyuluhan secara merata ke seluruh pelosok Kalimantan Timur.

Langkah reaktivasi ini diharapkan menjadi kunci utama bagi Kaltim untuk mencapai target penurunan stunting nasional dan menciptakan fondasi SDM yang tangguh di masa depan.

(Sf/Rs)