Samarinda - Komposisi Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 yang dibentuk oleh Gubernur Rudy Mas'ud terus menuai sorotan.

Kali ini, kritik tajam datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kaltim, Aji Mirni Mawarni. Ia secara terbuka mempertanyakan urgensi komposisi tim yang membengkak serta dominasi figur dari luar daerah.

Berdasarkan data terbaru, jumlah anggota TAGUPP Kaltim 2026 mencapai 47 orang, melonjak drastis dari rencana awal yang hanya berkisar 25-28 orang. Tim yang diketuai oleh Irianto Lambrie ini mencakup jajaran dewan penasihat, ketua, wakil ketua, koordinator, hingga anggota.

"Kalau komposisinya gemuk dan banyak dengan alasan ingin mempercepat proses pembangunan di Kaltim, pertanyaannya adalah apakah orang-orang ini kompeten? Saya menyoroti soal kompetensinya. Kedua, banyak orang luar Kaltim di dalam tim tersebut. Apakah orang dari luar Kaltim ini punya keterikatan moral terhadap daerah kita?" tegas Aji Mirni saat diwawancarai pada Sabtu (28/3/2026).

Lebih jauh, Senator Kaltim ini juga merespons isu yang beredar terkait dugaan adanya unsur kekerabatan dalam susunan tim tersebut.

Menurutnya, jika memang ada kerabat Gubernur yang masuk dalam struktur TAGUPP, Pemerintah Provinsi Kaltim harus berani membuka rekam jejak mereka ke publik.

"Kalau ada pertimbangan kekeluargaan, kompetensi dan latar belakangnya harus ditransparansikan. Kalaupun itu kerabat beliau, tetap harus diumumkan latar belakangnya agar masyarakat tahu bahwa mereka ini memang kompeten. Kalau berstatus saudara tapi tidak kompeten, bagaimana jadinya?" ujarnya.

Ia mendesak agar proses rekrutmen tim-tim strategis di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk penempatan posisi di Kadin, KONI, hingga Bankaltimtara, dilakukan secara terbuka. Hal ini dinilai penting agar masyarakat Kaltim mengetahui secara jelas kapasitas orang-orang yang duduk di posisi tersebut.

Keputusan merekrut banyak tenaga ahli dari luar daerah juga disayangkan oleh Aji Mirni. Apalagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim pada 2025 berada di urutan keempat secara nasional. Menurutnya, Kaltim tidak kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.

Ia menceritakan pengalamannya saat memimpin PDAM, di mana staf lokal lulusan SMA dari Muara Wahau mampu bersaing dengan sarjana dari Pulau Jawa saat diberi kesempatan pelatihan di Bandung.

"Kapasitas SDM kita itu mampu, hanya sering kali tidak punya kesempatan. Gubernur harusnya memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat Kaltim," paparnya.

Saat ditanya apakah kebijakan ini menunjukkan ketidakpercayaan Gubernur terhadap SDM lokal.

"Iyalah, kalau praktiknya seperti itu. Masa tidak percaya? Ini perlu digarisbawahi: Beliau itu dipilih oleh masyarakat Kaltim, bukan oleh masyarakat luar," tegasnya.

Kritik juga mengarah pada alokasi anggaran fantastis untuk menggaji para anggota TAGUPP. Informasi yang dihimpun, akumulasi honorarium untuk 47 anggota tersebut mencapai sekitar Rp8 miliar untuk sembilan bulan kerja, dengan besaran gaji berkisar Rp20 juta hingga Rp40 juta per bulan untuk tiap orangnya.

Aji Mirni menekankan bahwa honor miliaran rupiah tersebut harus sebanding dengan output yang diberikan untuk kemajuan daerah.

"Gaji itu harus berbasis kinerja. Anggota TAGUPP ini kan katanya diisi oleh orang-orang dengan pengalaman luar biasa, ada mantan kepala daerah atau pejabat eselon, pasti mereka paham standar tanggung jawabnya. Kinerjanya harus maksimal, dan hasilnya harus benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltim," pungkasnya.

(Sf/Lo)