Samarinda - Kabar angin segar akhirnya berhembus bagi sejumlah mahasiswa S2 kelas eksekutif Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

Setelah sempat dibuat cemas lantaran status penerima beasiswa pendidikan gratis (Gratispol) mereka mendadak dibatalkan setelah berjalan satu semester, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan telah menemukan solusi.

Polemik ini bermula dari adanya kesimpangsiuran informasi dan kesalahan teknis administrasi.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengakui bahwa akar permasalahan terletak pada kesalahan internal dari pihak kampus ITK saat mengajukan data penerima Gratispol ke Pemprov.

Padahal, jika merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2025, program Gratispol sejatinya didesain khusus untuk mengakomodir mahasiswa kelas reguler, bukan kelas eksekutif.

Namun, situasi menjadi runyam ketika admin Gratispol Pemprov Kaltim sebelumnya sempat memberikan informasi bahwa kelas eksekutif diperbolehkan mendaftar.

Akibatnya, nama-nama mahasiswa kelas eksekutif pun lolos seleksi. Sayangnya, kegembiraan tersebut berubah menjadi kebingungan ketika surat pembatalan beasiswa turun belakangan karena dianggap tidak sesuai aturan.

Merespons keresahan mahasiswa, Pemprov Kaltim bergerak cepat dengan memanggil pihak ITK untuk duduk bersama pada Senin (26/1/2026). 

Pertemuan ini membahas nasib para mahasiswa yang terlanjur "korban" sistem tersebut.

Usai pertemuan, Seno Aji membawa kabar gembira. Ia menegaskan bahwa mahasiswa yang terdampak tidak akan ditinggalkan begitu saja.

"Alhamdulillah, solusinya sudah ada. Kemarin memang terjadi kesalahan internal dari pihak ITK. Setelah itu, kami memanggil dan mengundang pihak ITK untuk berdiskusi," ujar Seno Aji, Senin (26/1/2026).

Politisi Gerindra ini memastikan hasil pertemuan tersebut berpihak pada mahasiswa.

"Hasilnya, beberapa mahasiswa yang sempat terkendala kini sudah dimasukkan ke dalam program Gratispol," tegasnya.

Meski lampu hijau sudah diberikan oleh Wakil Gubernur, pihak mahasiswa tampaknya masih bersikap hati-hati.

Ade Rahayu, salah satu Mahasiswi S2 Kelas Eksekutif Manajemen Teknologi yang terdampak, mengaku sedikit lega namun tetap menunggu kepastian hitam di atas putih dari pihak kampus.

"Ini saya juga masih merundingkan dengan teman-teman yang tidak dapat Gratispol. Tapi kalau itu jalan terbaik, kita usahakan. Ini kita masih nunggu informasi resmi dari pihak ITK," ungkap Ade.

Sebelum adanya intervensi dari Wagub, nasib mahasiswa eksekutif ini sempat terkatung-katung.

Dalam notulensi rapat internal sebelumnya, solusi yang ditawarkan ITK dinilai cukup memberatkan mahasiswa, mulai dari opsi pindah ke kelas reguler, melakukan banding Uang Kuliah Tunggal (UKT), membayar cicilan UKT secara mandiri, hingga opsi diikutkan dalam penelitian dosen demi mendapatkan beasiswa pengganti.

Kini, dengan adanya jaminan dari Pemprov Kaltim, para mahasiswa berharap hak pendidikan mereka melalui program Gratispol dapat berlanjut tanpa kendala administrasi di kemudian hari.

(Sf/Rs)