Cari disini...
Seputarfakta.com-Lisda -
Seputar Kaltim
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menargetkan Sekolah Rakyat (SR) Rintisan (sementara) bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026.
Target tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi usai rapat tindak lanjut bersama jajaran terkait di ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim. Kamis (26/2/2026).
Mahyunadi menyampaikan dalam waktu dekat pihak Kemensos akan datang ke Kutim untuk melakukan peninjauan dan menilai kesiapan daerah. Karena itu seluruh persyaratan diminta segera dilengkapi.
“Masih ada beberapa syarat yang belum kita penuhi untuk peninjauan itu. Maka hari ini saya tegaskan agar satu minggu syarat-syarat itu sudah bisa dipenuhi dan kita kirim kembali ke Kementerian Sosial,” ujar Mahyunadi.
Target ini penting agar SR bisa mulai pada tahun ajaran baru 2026. Jika tidak tercapai, maka pelaksanaannya harus menunggu tahun ajaran berikutnya.
“Mudah-mudahan tahun ajaran baru ini sudah bisa berjalan. Kalau terlewat, kita harus menunggu tahun ajaran berikutnya,” tambahnya.
Kemensos mengarahkan agar daerah menyiapkan SR Rintisan sebagai langkah awal. Pemkab Kutim pun merencanakan penggunaan gedung STIPER sebagai lokasi operasional awal, sambil menunggu pembangunan sekolah permanen.
“Kita rencana gunakan gedung STIPER. Tadi sudah bicara dengan Ketua Yayasan STIPER bahwa ada satu prodi yang akan digabung dengan prodi lain dan gedung itu kita pakai untuk sekolah rintisan,” katanya.
Pada tahap awal, sekolah akan membuka masing-masing satu kelas untuk jenjang SMP dan SMA. Selain ruang belajar, fasilitas pendukung seperti asrama siswa putra-putri, kamar guru pembimbing, dapur dan ruang makan juga disiapkan agar sekolah bisa langsung berfungsi secara optimal.
Terkait pembiayaan, Pemkab Kutim menyiapkan gedung beserta rehabilitasinya, sementara anggaran operasional seperti gaji guru dan kebutuhan siswa akan ditanggung pemerintah pusat.
"Anggaran operasionalnya dari pemerintah pusat, termasuk gaji guru dan kebutuhan makan siswa. Dari daerah hanya menyiapkan gedungnya saja. Memang gedung itu perlu direhab dan kemarin sudah kita masukkan anggaran untuk perbaikannya," tutupnya.
(Sf/Lo)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakta.com-Lisda -
Seputar Kaltim

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. (Foto: Lisda/seputarfakta.com)
Sangatta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menargetkan Sekolah Rakyat (SR) Rintisan (sementara) bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026.
Target tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi usai rapat tindak lanjut bersama jajaran terkait di ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim. Kamis (26/2/2026).
Mahyunadi menyampaikan dalam waktu dekat pihak Kemensos akan datang ke Kutim untuk melakukan peninjauan dan menilai kesiapan daerah. Karena itu seluruh persyaratan diminta segera dilengkapi.
“Masih ada beberapa syarat yang belum kita penuhi untuk peninjauan itu. Maka hari ini saya tegaskan agar satu minggu syarat-syarat itu sudah bisa dipenuhi dan kita kirim kembali ke Kementerian Sosial,” ujar Mahyunadi.
Target ini penting agar SR bisa mulai pada tahun ajaran baru 2026. Jika tidak tercapai, maka pelaksanaannya harus menunggu tahun ajaran berikutnya.
“Mudah-mudahan tahun ajaran baru ini sudah bisa berjalan. Kalau terlewat, kita harus menunggu tahun ajaran berikutnya,” tambahnya.
Kemensos mengarahkan agar daerah menyiapkan SR Rintisan sebagai langkah awal. Pemkab Kutim pun merencanakan penggunaan gedung STIPER sebagai lokasi operasional awal, sambil menunggu pembangunan sekolah permanen.
“Kita rencana gunakan gedung STIPER. Tadi sudah bicara dengan Ketua Yayasan STIPER bahwa ada satu prodi yang akan digabung dengan prodi lain dan gedung itu kita pakai untuk sekolah rintisan,” katanya.
Pada tahap awal, sekolah akan membuka masing-masing satu kelas untuk jenjang SMP dan SMA. Selain ruang belajar, fasilitas pendukung seperti asrama siswa putra-putri, kamar guru pembimbing, dapur dan ruang makan juga disiapkan agar sekolah bisa langsung berfungsi secara optimal.
Terkait pembiayaan, Pemkab Kutim menyiapkan gedung beserta rehabilitasinya, sementara anggaran operasional seperti gaji guru dan kebutuhan siswa akan ditanggung pemerintah pusat.
"Anggaran operasionalnya dari pemerintah pusat, termasuk gaji guru dan kebutuhan makan siswa. Dari daerah hanya menyiapkan gedungnya saja. Memang gedung itu perlu direhab dan kemarin sudah kita masukkan anggaran untuk perbaikannya," tutupnya.
(Sf/Lo)