Cari disini...
Seputar Kaltim
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak ke tahap lelang. Pemerintah daerah menargetkan proses lelang dimulai November 2026 setelah seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, mengatakan kelengkapan administrasi menjadi salah satu syarat yang sudah dipenuhi PPU untuk melanjutkan proyek tersebut.
"Sekolah Rakyat insyaallah bulan November tahun ini sudah masuk lelang. PPU dinyatakan lengkap dokumennya," kata Waris, Rabu (2/9/2026).
PPU menjadi salah satu dari dua daerah di Kalimantan Timur yang ditetapkan untuk memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Satu daerah lainnya yakni Kota Bontang.
Proyek pendidikan berbasis asrama itu dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dengan nilai sekitar Rp280 miliar. Sekolah tersebut disiapkan sebagai pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, miskin hingga miskin ekstrem, mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan berlangsung cepat. Masa pengerjaan tidak lebih dari delapan bulan sehingga fasilitas sekolah diharapkan sudah dapat digunakan pada 2027.
"Masa kerja pembangunan SR antara enam atau delapan bulan, tidak lebih. Tahun depan harus selesai," ujarnya.
Pemkab PPU telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare di Kelurahan Lawe-Lawe sebagai lokasi pembangunan. Sembari menunggu proyek tuntas, pemerintah daerah juga mulai mendata calon siswa yang akan menjadi peserta didik angkatan pertama.
"Angkatan pertama membutuhkan sekitar 150 orang," kata Waris.
Sebelumnya, Pemkab PPU sempat menyiapkan sekolah rintisan sebagai langkah awal sebelum pembangunan SR terealisasi. Rencana itu kemudian tidak dilanjutkan setelah kepastian pembangunan Sekolah Rakyat mulai berjalan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah beberapa kali melakukan peninjauan lapangan sebagai bagian dari persiapan teknis pembangunan infrastruktur.
Dari peninjauan itu, kelengkapan administrasi PPU dinyatakan telah terpenuhi.
"Tanpa sekolah rintisan, kita sudah mulai gerak pembangunan," tandasnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak ke tahap lelang. Pemerintah daerah menargetkan proses lelang dimulai November 2026 setelah seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, mengatakan kelengkapan administrasi menjadi salah satu syarat yang sudah dipenuhi PPU untuk melanjutkan proyek tersebut.
"Sekolah Rakyat insyaallah bulan November tahun ini sudah masuk lelang. PPU dinyatakan lengkap dokumennya," kata Waris, Rabu (2/9/2026).
PPU menjadi salah satu dari dua daerah di Kalimantan Timur yang ditetapkan untuk memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Satu daerah lainnya yakni Kota Bontang.
Proyek pendidikan berbasis asrama itu dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dengan nilai sekitar Rp280 miliar. Sekolah tersebut disiapkan sebagai pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, miskin hingga miskin ekstrem, mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas.
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan berlangsung cepat. Masa pengerjaan tidak lebih dari delapan bulan sehingga fasilitas sekolah diharapkan sudah dapat digunakan pada 2027.
"Masa kerja pembangunan SR antara enam atau delapan bulan, tidak lebih. Tahun depan harus selesai," ujarnya.
Pemkab PPU telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare di Kelurahan Lawe-Lawe sebagai lokasi pembangunan. Sembari menunggu proyek tuntas, pemerintah daerah juga mulai mendata calon siswa yang akan menjadi peserta didik angkatan pertama.
"Angkatan pertama membutuhkan sekitar 150 orang," kata Waris.
Sebelumnya, Pemkab PPU sempat menyiapkan sekolah rintisan sebagai langkah awal sebelum pembangunan SR terealisasi. Rencana itu kemudian tidak dilanjutkan setelah kepastian pembangunan Sekolah Rakyat mulai berjalan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga telah beberapa kali melakukan peninjauan lapangan sebagai bagian dari persiapan teknis pembangunan infrastruktur.
Dari peninjauan itu, kelengkapan administrasi PPU dinyatakan telah terpenuhi.
"Tanpa sekolah rintisan, kita sudah mulai gerak pembangunan," tandasnya.
(Sf/Rs)