Penajam - Ketersediaan sekolah tingkat menengah atas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum mampu menjawab kebutuhan siswa lulusan SMP. 

DPRD PPU mendorong pemerintah daerah mengusulkan penambahan fasilitas SMA dan SMK agar akses pendidikan lanjutan tidak semakin sempit akibat keterbatasan daya tampung dan aturan domisili.

Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengatakan kebutuhan penambahan sekolah menengah sudah mendesak. Menurutnya, jumlah SMA dan SMK yang ada saat ini belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah.

"Kalau saya lihat SMA dan SMK di Kabupaten PPU ini masih kurang. Kita mendorong pemda mengusulkan pembangunan fasilitas sekolah sederajat supaya ditambah," kata Ishaq.

Ia menilai persoalan tidak hanya pada kuota penerimaan, tetapi juga penerapan sistem domisili dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang di lapangan masih memunculkan kasus ketidaksesuaian wilayah penerimaan.

Menurut Ishaq, masih ditemukan calon siswa yang secara geografis dekat dengan sekolah namun tidak lolos karena persoalan administrasi wilayah domisili.

"Kasus tahun lalu ada anak rumahnya di belakang sekolah tapi tidak diterima. Ini yang masih jadi titik ketidakadilan," ujarnya.

Ia mencontohkan persoalan yang terjadi di wilayah Waru. Ada calon siswa yang mendaftar ke SMA setempat tetapi tidak masuk zonasi karena perubahan administrasi wilayah RT yang belum tersinkron.

"Contoh di SMA Waru, RT 21 alamatnya masih masuk RT 3 karena pemekaran. Saat daftar tidak masuk. Ini harus dibenahi. Sekolah harus koordinasi dengan kelurahan supaya jelas wilayah domisilinya. Kasihan kalau dekat tapi tidak diterima," katanya.

Ishaq meminta aturan domisili tetap dijalankan, namun pelaksanaannya harus disertai sosialisasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan saat pendaftaran.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan warga agar tidak memaksakan mendaftar ke sekolah yang berada di luar wilayah domisili hanya karena dianggap sekolah favorit.

"Kalau SMA 1 atau SMA 2 peminatnya tinggi lalu dipaksakan masuk padahal bukan domisili juga tidak bisa. Karena memang fasilitas sekolah menengah kita masih terbatas," pungkasnya.

(Sf/Rs)